TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI, mendukung keputusan pemerintah yang membatalkan rencana pemulangan WNI eks ISIS untuk mencegah munculnya masalah baru terkait radikisme.

Namun Bamsoet juga menegaskan bahwa belum meratanya keadilan dan pembangunan ekonomi hingga bisa dinikmati kalangan pekerja lapisan bawah, menjadi salah satu penyebab maraknya ideologi transnasional tumbuh di Indonesia. Ditandai dengan maraknya radikalisme dan ekstrimisme serta masifnya warga negara Indonesia yang menjadi korban jihad fiktif mengatasnamakan agama hingga mau berangkat perang membela organisasi teroris internasional seperti ISIS.

Hal tersebut menunjukan bahwa keadilan sosial, khususnya di ruang ekonomi, belum terdistribusi secara merata.

"Jika negara mampu memasuki setiap dinding lapisan jiwa warganya, rasanya tak mungkin ada warga negara berpaling dari negeri yang subur tanahnya laksana surga ini. Selain dibutuhkan komitmen negara untuk mensejahterakan dan memakmurkan setiap warga, dukungan partai politik maupun organisasi kemasyarakatan juga sangat dibutuhkan. Karena partailah tempat warga berhimpun membangun perjuangan. Jika ada warga yang memilih berjuang dengan caranya sendiri diluar koridor konstitusi, justru menunjukan ada yang salah dalam managemen perjuangan dan pendekatan partai politik ke masyarakat," ujar Bamsoet usai bersama pengurus Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) bersilaturahim dengan Akbar Tandjung, di kantor Akbar Tandjung Institute, di Jakarta, Rabu (12/2/20).

Pengurus Depinas SOKSI yang hadir antara lain Plt Ketua Umum Boby Suhardiman sekaligus putra pendiri SOKSI (alm) Suhardiman, Ketua SOKSI Agun Gunandjar Sudarsa, Bagus Adhi, Hamka Yandhu, Laurens Siburian dan Dewan Pembina SOKSI Bomer Pasaribu.

Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini menuturkan, luka yang tergores akibat perlakukan yang tidak adil, akan membuat warga melakukan hal apapun diluar nalar mereka. Karenanya sangat penting bagi negara dan juga partai politik untuk menjaga tegaknya keadilan di berbagai bidang, baik itu ekonomi, sosial, maupun politik.

"SOKSI sebagai organisasi kemasyarakatan yang didirikan sejak 20 Mei 1960 dengan fokus kepada gerakan ekonomi rakyat untuk mengcounter gerakan komunisme yang mengancam ideologi Pancasila, hingga kini tak pernah jenuh memperjuangkan rakyat agar semakin makmur dan sejahtera. Karena jika setiap warga sudah terjamin kehidupannya, secara otomatis rasa cinta terhadap Tanah Air akan semakin kuat," jelas Bamsoet.

Selain membahas ekonomi kebangsaan, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga melaporkan persiapan Musyawarah Nasional SOKSI XI yang akan dilakukan pada April 2020. Rencananya, Wakil Presiden KH Maruf Amin akan datang menyapa sekaligus menguatkan perjuangan segenap kader SOKSI.

"Sebagai tokoh bangsa maupun Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Bang Akbar Tandjung mengingatkan sejarah pendirian SOKSI yang kelak menjadi salah satu pendiri Partai Golkar. Bang Akbar menjelaskan, posisi Partai Golkar maupun SOKSI sejak dulu selalu menjaga tegak berdirinya Pancasila dan UUD NRI 1945. SOKSI sebagai ormas pendiri Partai Golkar harus tetap konsisten ada ditengah perjuangan bangsa dan negara serta Partai Golkar, khususnya dalam menghalau kekuatan ideologi transnasional yang berpotensi melemahkan Indonesia," terang Bamsoet.

Lebih jauh Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menyampaikan pesan Akbar Tandjung agar SOKSI harus tetap menjadi kekuatan utama bagi Partai Golkar meraih kemenangan di Pemilu 2024. Karena tidak ada kemenangan tanpa persatuan.

"Menyambut arahan Bang Akbar Tandjung, kami di SOKSI berkomitmen untuk menjadikan Munas XI SOKSI sebagai momentum merapatlan barisan, menutup lubang perbedaan, menghilangkan sekat pertikaian, sehingga SOKSI bisa solid bergerak menjadi organisasi yang maju dan dapat diandalkan rakyat, sesuai doktrin karya kekaryaan yang menjadi pegangan teguh setiap kader," pungkas Bamsoet.