Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Munas SOKSI Akan Dilaksanakan Secara Hybrid

Ini mungkin akan menjadi Munas pertama pemilihan Ketua Umum sebuah organisasi kemasyarakatan yang dilangsungkan secara virtual.

Editor: Content Writer
zoom-in Munas SOKSI Akan Dilaksanakan Secara Hybrid
Istimewa
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo . 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Wakil Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) SOKSI pada 24-26 Juli 2020 di Jakarta, yang akan dilangsungkan secara hybrid. Hybrid dimaksud adalah mengkombinasikan kehadiran fisik dengan virtual, sebagai bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19.

"Ini mungkin akan menjadi Munas pertama pemilihan Ketua Umum sebuah organisasi kemasyarakatan yang dilangsungkan secara virtual. Terobosan SOKSI tersebut patut ditiru oleh berbagai Ormas lainnya. Sehingga pandemi Covid-19 bukan menjadi halangan bagi sebuah Ormas untuk melakukan penguatan dan konsolidasi organisasi," ujar Bamsoet saat bersama pengurus Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI bertemu Ketua Dewan Pembina SOKSI sekaligus juga Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, di Jakarta, Rabu (22/7/20).

Turut hadir para pengurus Depinas SOKSI, antara lain Plt Ketua Umum Bobby Suhardiman, Wakil Ketua Umum Ahmadi Noor Supit, dan Pengurus DPD VII SOKSI DKI Jakarta A. Mahadi Nasution.

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, dalam Munas SOKSI juga akan dibahas tentang keberadaan RUU BPIP yang baru saja diusulkan pemerintah sebagai pengganti RUU HIP. Sebagai ormas yang lahir pada tahun 1960-an dan menjadi antitesis/perlawanan terhadap berbagai organisasi yang berbau komunisme, SOKSI punya kepentingan menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Serta berkepentingan untuk terus ikut terlibat dalam pembinaan ideologi Pancasila kepada segenap elemen bangsa.

"Rasanya kurang elok jika keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga yang bertugas mengawal pembinaan ideologi bangsa, justru hanya didasarkan pada Peraturan Presiden saja. Lebih tepat jika diatur dalam undang-undang," tandas Bamsoet.

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah VIII Soksi DKI Jakarta, A. Mahadi Nasution menerangkan, saat ini sudah tidak ada lagi dualisme dalam tubuh SOKSI. Keberadaan 'perkumpulan SOKSI'  yang didirikan pada tahun 2016 tak akan menghalangi penguatan dan konsolidasi SOKSI yang didirikan oleh (almarhum) Prof. Suhardiman pada tahun 1960.

"Semua generasi tahu bahwa SOKSI didirikan oleh Prof. Suhardiman pada tahun 1960, yang kemudian juga turut membidani lahirnya Partai Golkar. Hingga akhir hayatnya di tahun 2015, beliau selalu berjuang membesarkan SOKSI. Jadi kalau ada perkumpulan SOKSI yang didirikan pada tahun 2016, mereka bukanlah kesatuan dari SOKSI yang memiliki akar historis sebagai pendiri Partai Golkar," terang Mahadi Nasution.

Berita Rekomendasi

Plt Ketua Umum SOKSI Bobby Suhardiman menambahkan, sebagai Ormas yang turut membidani lahirnya Partai Golkar yang notabene partai penjaga Pancasila, SOKSI juga akan memanfaatkan pelaksanaan Munas sebagai ajang penguatan dan konsolidasi organisasi. Sehingga bisa membantu kemenangan Partai Golkar di Pilkada dan Pemilu 2024.

"Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan hadir dan memberikan sambutan dalam Munas SOKSI 24-26 Juli 2020 di Jakarta. Beliau akan menegaskan bahwa SOKSI dan Partai Golkar merupakan satu kesatuan inti plasma perjuangan bangsa," pungkas Bobby Suhardiman.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas