TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bangga dengan capaian bangsa Indonesia dalam hal kesetaraan gender. Tak seperti di Amerika Serikat, negeri yang dikenal leluhur demokrasi dan pejuang emansipasi wanita, namun masih terjebak dalam permasalahan kesetaraan gender. 

Sejak diusulkan pertama kali pada Desember 1923 oleh pemimpin Partai Wanita Nasional, Alice Paul, dan diberi tenggat waktu ratifikasi hingga tahun 1982, namun hingga kini usulan Amandemen Kesetaraan Hak (Equal Rights Amendment) untuk mengesahkan prinsip kesetaraan gender termasuk hak perempuan dalam Konstitusi Amerika Serikat, masih mengalami stagnasi.

"Sedangkan konstitusi Indonesia sejak awal disahkan pada 18 Agustus 1945, selalu merujuk individu subjek hukum dengan sebutan 'setiap orang' atau 'setiap warga negara'. Tidak ada satu pasal pun yang merujuk pada status gender pria atau wanita. Banyak tokoh perempuan terlibat dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Setidaknya ada 14 tokoh perempuan yang telah diangkat menjadi pahlawan nasional, antara lain RA Kartini, Tjoet Njak Dhien, Tjoet Njak Meutia, Dewi Sartika, hingga Malahayati," ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI), secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (10/8/20).

Para pengurus FPPI yang hadir antara lain Ketua Umum Marlinda Irwanti, dan Sekretaris Jenderal Dyah Eko Setyowati.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, di bidang politik dan kepemimpinan, perempuan Indonesia juga sudah mampu mendapatkan kepercayaan rakyat. Di usia kemerdekaannya yang baru memasuki 56 tahun, Indonesia sudah mampu memiliki presiden perempuan, Megawati Soekarnoputeri, yang memimpin pada 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004. Sementara Amerika Serikat yang kini sudah memasuki usia ke-244 kemerdekaannya, belum mampu memiliki pemimpin perempuan.

Pada Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah, di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-73 tahun, perempuan juga berhasil mendapatkan berbagai kepercayaan rakyat. 14 perempuan berhasil menjadi kepala daerah (1 gubernur, 10 bupati, dan 3 walikota). Sementara 17 perempuan terpilih menjadi Wakil Kepala Daerah (2 wakil gubernur, 9 wakil bupati, dan 6 wakil walikota).

"Menjelang 75 tahun kemerdekaan Indonesia, keterwakilan anggota DPR RI perempuan juga meningkat. Yakni dari 97 orang pada periode 2014-2019, menjadi 118 orang pada periode 2019-2024 atau sekitar 20,5 persen dari total 575 anggota DPR RI. Jumlah ini memang masih kurang, mengingat Undang-Undang memberikan kuota 30 persen bagi keterwakilan perempuan. Mudah-mudahan menjelang 100 tahun kemerdekaan, kiprah perempuan di dunia politik akan lebih banyak lagi," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, walaupun secara konstitusi sudah baik, bukan berarti pelaksanaan kesetaraan gender tak mendapatkan hambatan. Berdasarkan laporan Indeks Kesetaraan Gender Dunia (The Global Gender Gap Index) Tahun 2020 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum), menempatkan Indonesia pada urutan ke-85 dari 153 negara, jauh di bawah Filipina (urutan 16), Laos (urutan 43), maupun Amerika Serikat (urutan 53).

"Dalam laporan tersebut juga terdapat capaian positif yang telah diraih Indonesia. Sub indeks kesetaraan gender di bidang pendidikan dan kesehatan meningkat tajam, mencapai 96,1 persen dan 95,7 persen. Peningkatan di kedua bidang tersebut diharapkan mampu membawa perempuan Indonesia berkiprah lebih jauh lagi," pungkas Bamsoet.