TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad melakukan kegiatan serap aspirasi pandangan kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan birokrasi beberapa lembaga negara serta kementerian melalui Focus Group Discussion (FGD), terkait wacana Haluan Negara sebagai arah perencanaan pembangunan nasional.

“Pandangan para profesional ini sangat dibutuhkan di tengah berbagai pendapat dan kontroversi seputar Haluan Negara,” kata Fadel Muhammad, saat membuka FGD yang bertema 'Pedoman Haluan Negara Sebagai Arah Perencanaan dan Pembangunan Nasional', di Grand Ballroom Atria Hotel, Tangerang, Banten, Senin (14/9/2020).

FGD kerjasama MPR dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) ini dihadiri Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (virtual), anggota MPR dari DPD Hasan Basri, Dekan FIA UB  Bambang Supriyono (virtual), Dekan FIA Universitas Indonesia Eko Prasojo (virtual), akademisi Unas, PKN STAN, UT serta perwakilan Lembaga Administrasi Negara, Bapppenas, Kemendagri, Kemenhan, Kemenkeu dan sekitar 300 peserta yang hadir secara virtual.

Fadel Muhammad mengungkapkan sebenarnya sistem perencanaan pembangunan nasional sudah lama diterapkan di Indonesia. Pada era Orde Lama ada Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana (PNSB). Di era Orde Baru ada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Era reformasi kemudian bergulir, GBHN berubah menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Di era reformasi inilah Haluan Negara seperti GBHN, muncul menjadi isu nasional yang dibicarakan rakyat Indonesia. Ada sebagian rakyat yang menganggap sangat penting hadirnya haluan negara tapi ada juga yang merasa tidak perlu. MPR sendiri sigap merespon hal tersebut. Sejak periode MPR 2014-2019, isu itu telah dikaji secara mendalam.

"Dan kini MPR periode 2019-2024 mendapatkan amanah untuk melanjutkan tugas mulia tersebut. Agar lebih bagus kebijakan yang diambil nanti, pendalaman tidak hanya dilakukan di dalam MPR saja tapi melibatkan elemen masyarakat lainnya seperti para akademisi, para pakar ketatanegaraan, tokoh masyarakat. Untuk itulah MPR kerap melakukan serap aspirasi," terangnya.

Kepada peserta FGD, Pimpinan MPR dari DPD ini menjelaskan pandangan-pandangannya tentang haluan negara. Dikatakannya, sistem pembangunan nasional mesti lebih konsisten arahnya serta terintegrasi dari pusat sampai daerah karena dalam NKRI seluruhnya harus adil. Pembangunan harus merata tanpa pengecualian.

Namun, lanjut Fadel, walaupun begitu kuatnya keinginan untuk memiliki sistem yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain proses yang dilalui tidaklah mudah. Ada mekanisme ketat yang harus diikuti. Salah satunya, melakukan amandemen UUD.

Hal lainnya, tambah Fadel, adalah muatan materinya. Fadel melihat, materinya harus disusun dengan lebih sederhana sehingga bisa mempermudah dalam implementasinya di lapangan terutama oleh para kepala daerah. Selain itu, materi haluan negara harus lebih fokus ke bidang yang lebih dibutuhkan rakyat seperti masalah pendidikan, kesehatan, pelayanan publik.

Untuk itu, Fadel Muhammad berharap pendapat dan pandangan para peserta FGD terkait berbagai hal tersebut. “Kami mengharapkan saudara-saudara sekalian bisa ikut memberikan kontribusi yang kita harapkan. Seluruh pemikiran-pemikiran yang keluar dari FGD ini akan kita tampung dan menjadi masukan di MPR untuk pedoman dalam penyusunan haluan negara. Saya berikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta FGD baik hadir secara fisik maupun virtual yang sangat antusias untuk diskusi bersama walaupaun dalam masa pandemi,” ujarnya.