Premium Akan Dihapuskan, Wakil Ketua MPR RI: Harus Ada Alternatif BBM Murah
Menurut Syarief Hasan, berbagai kebijakan Pemerintah ke depan memang sebaiknya menunjukkan keberpihakan kepada pro lingkungan.
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan memberikan pandangan terkait rencana penghapusan BBM berjenis Premium. Menurutnya, rencana tersebut memang diperlukan untuk mendukung lingkungan hidup, namun harus ada alternatif BBM yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan bersubsidi
Berdasarkan informasi dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK pada (13/11/2020) menyebutkan bahwa BBM berjenis Premium akan dihapuskan pada 1 Januari 2021 mendatang. Langkah ini diambil untuk menekan angka konsumsi BBM dengan nomor oktan 88 tersebut.
Menurut Syarief Hasan, berbagai kebijakan Pemerintah ke depan memang sebaiknya menunjukkan keberpihakan kepada pro lingkungan.
“Bumi yang kita tempati memang harus dijaga bersama lewat kebijakan-kebijakan pro-lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals yang dirumuskan antara lain oleh Pak SBY, David Cameron dan PM Nigeria dan dicanangkan oleh PBB ke seluruh negara-negara di dunia,” ungkap Syarief Hasan.
Akan tetapi, Syarief Hasan menilai bahwa kebijakan ini harus dilakukan secara bertahap dan matang sehingga tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat. “Kalau kita melihat lebih luas, hampir 55% masyarakat menggunakan Premium sebab Premium adalah BBM yang paling mudah karena bersubsidi dibandingkan dengan jenis lain,” ungkap Syarief.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini berharap penghapusan BBM jenis Premium diikuti dengan hadirnya alternatif BBM yang pro-lingkungan dan murah/ bersubsidi. “Pemerintah harus bisa memberikan subsidi BBM dengan oktan yang tinggi kepada masyarakat sehingga masyarakat benar-benar beralih dari Premium,” ungkap Syarief.
Ia menilai, subsidi BBM sangat penting agar rakyat kecil dapat menjangkau BBM dengan harga yang murah. “Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan kendaraan bermotor dan alat produksi membutuhkan BBM yang dapat diakses dengan mudah dan murah. Pemerintah harus mampu menyediakan BBM bersubsidi, khususnya bagi masyarakat kurang dan tidak mampu apalagi dimasa pandemi Covid-19 akan semakin sulit ditambah sektor produksi anjlok hingga 70% sehingga keberpihakan Pemerintah lewat penyediaan BBM murah/ bersubsidi sangat dibutuhkan hari ini,” ungkapnya lagi.
Ia pun terus mendorong agar Pemerintah dapat menghadirkan alternatif energi terbarukan yang dapat dinikmati semua kalangan. “Memang sudah saatnya kita beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Namun, ketersediaanya harus memperhatikan kemampuan masyarakat dalam mengakses energi terbarukan tersebut,” harap Syarief Hasan.