TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengungkapkan bahwa perjalanan demokrasi sejak Indonesia merdeka sudah baik dan makin bagus lagi di era reformasi, di mana kedaulatan rakyat sangat dikedepankan dengan berlakunya sistem pemilihan langsung oleh rakyat.

Di era ini, rakyat baik laki-laki atau perempuan, bukan hanya memiliki hak untuk memilih tapi juga diberikan hak dipilih menjadi apapun termasuk menduduki kursi parlemen.

Namun, sangat disayangkan angka keterwakilan perempuan di parlemen pasca pemilu 2009 dan 2014, ternyata masih rendah. Untuk lebih membuka akses perempuan di parlemen, di tahun 2018, keluar Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 soal pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mensyaratkan parpol dalam menyusun daftar bakal calon, wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap dapil.

Peraturan tersebut ternyata mampu memberikan semangat baru, sehingga jumlah keterwakilan perempuan di pemilu 2019 naik menjadi 20,5 persen. "Tapi, masih di bawah 30 persen. Saya heran juga kenapa begitu sulit perempuan masuk parlemen, padahal kualitas, kapabilitas perempuan Indonesia tidak bisa dianggap enteng, tidak kalah dengan kaum pria," katanya.

Hal tersebut disampaikannya dalam gelar acara Seminar Nasional Kebangsaan bertema 'Suara Perempuan di Parlemen' kerjasama MPR dengan Dewan Pimpinan Pusat Sustainable Development Goals (DPP SDGs) Lira, di Kota Gorontalo, Sabtu (12/12/2020).

Hadir dalam acara tersebut antara lain, anggota MPR Fraksi Gerindra Elnino M. Husein Mohi, anggota MPR dari Kelompok DPD Rahmijati Jahja, Ketua DPP SDGs Lira Sriyani Haju, akademisi Universitas Negeri Gorontalo Lilan Dama dan para peserta yang sebagian besar kaum perempuan anggota SDGs Lira, mahasiswi UNG serta masyarakat umum.

Pimpinan MPR dari Kelompok DPD ini mengatakan bahwa walaupun belum mencapai 30 persen, namun jumlah keterwakilan di tahun 2019 harus disyukuri dan mesti ditingkatkan lagi di pemilu selanjutnya.

Menurutnya hal ini sangat penting, sebab di antara negara-negara ASEAN saja, jumlah keterwakilan perempuan di Indonesia yang sebesar 21 persen masih di bawah Filipina yang melebihi 30 persen, Singapura 23 persen dan Vietnam 27 persen.

"Dari seminar ini, saya berharap akan keluar pemikiran-pemikiran yang bisa mengidentifikasi apa yang menyebabkan rendahnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen sekaligus solusi terbaiknya. Kepada para perempuan Indonesia, saya mengajak agar lebih semangat untuk terjun ke ranah politik sampai menjadi wakil rakyat kalau bisa melebihi 30 persen. Tentu saja dibarengi dengan peningkatan kualitas diri," ucapnya.