TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyampaikan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada semua kader dan simpatisan PDI Perjuangan, bahwa di usia 48 tahun PDI Perjuangan mampu melewati berbagai ujian sejarah. Dinamika dan dialektika politik di tanah air telah mencetak PDI Perjuangan sebagai partai politik yang lebih dewasa dan kokoh dalam menjaga negara Pancasila dan merawat kebhinekaan.

"Saya sebagai unsur pimpinan MPR RI dan sebagai salah seorang Ketua PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada setiap kader dan semua unsur masyarakat yang masih setia, bersimpati dan memberi kepercayaan pada perjuangan partai kami," ungkap Ahmad Basarah, Minggu (10/1/2021), di sela-sela peringatan acara menanam pohon di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Senen Jakarta Pusat dalam rangka HUT ke-48 PDI Perjuangan.

Ahmad Basarah yang kini menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, sejarah PDI Perjuangan tidak dapat dilepaskan dengan Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno di Bandung pada 4 Juli 1927. Dalam dinamika politik di bawah rezim Orde Baru, pada 10 Januari 1973, lima parpol sepakat melebur menjadi satu bernama Partai Demokrasi Indonesai (PDI) berkantor di Sekretariat PNI, Jalan Salemba Raya 73 Jakarta. Deklarasi ini ditandatangani oleh wakil kelima partai, yaitu MH Isnaeni dan Abdul Madjid (PNI), A. Wenas dan Sabam Sirait (Parkindo), Beng Mang Rey Say dan FX Wignyosumarsono (Partai Katolik), S. Murbantoko R. J. Pakan dan Achmad Sukarmadidjaja (Partai Murba), dan Drs. M. Sadri (IPKI).

"Setelah rezim Soeharto jatuh 1998, kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri semakin kuat sekalipun pemerintah masih tetap mengakui PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Ibu Megawati Soekarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti Pemilu tahun 1999. Sejarah inilah yang tak boleh dilupakan terutama harus diketahui oleh generasi milenial yang tak mengalami sejarah ini secara langsung" tandas Ahmad Basarah.

Mantan aktivis GMNI itu menambahkan, selama menjadi aktivis PDI Perjuangan, ia menilai partai yang digelutinya itu semakin dewasa dalam mengawal ideologi Pancasila seraya merawat kebhinekaan demi menjaga keutuhan NKRI. Bukti nyata bahwa PDI Perjuangan konsisten mengawal kepakatan para pendiri bangsa itu terlihat dari sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Megawati Soekarnoputri saat menjadi presiden, dilanjutkan dengan Joko Widodo yang menjadi presiden dari unsur kader PDI Perjuangan.

"Partai kami selalu mengawal kebijakan yang mereka keluarkan agar tetap berada dalam kredo negara Pancasila. Tugas tersebut adalah amanat para pendiri bangsa dalam Pancasila yang harus kami jaga dan laksanakan," jelas Ahmad Basarah.

Sekretaris Dewan Penasihat PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) itu menambahkan, partainya menyadari sepenuhnya bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Nemun demikian, PDI Perjuangan juga melihat bahwa rakyat negeri ini tidak hanya dihuni oleh umat Islam, tapi sangat beragam dari aspek suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Karena itu, PDI Perjuangan yang punya akar historis kuat dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan merupakan fusi bersama empat parpol lainnya yang telah disebutkan, maka tidak mungkin PDI Perjuangan melepaskan diri dari nasionalisme yang mereka perjuangkan. Di tengah menjaga dan menyuburkan nasionalisme itu, partai kami juga konsisten merawat spiritualisme bangsa sesuai sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa," tandas Ahmad Basarah.

Dalam konteks itulah, Ahmad Basarah membantah tuduhan sebagian kalangan bahwa PDI Perjuangan dan pemerintahan Jokowi saat ini anti-Islam, melakukan kriminalisasi ulama, atau lebih keji lagi pro Partai Komunis Indonesia (PKI). Jika tuduhan jahat mereka benar, tidak mungkin di usia Republik Indonesia yang masih muda, Presiden Soekarno justru mendirikan Masjid Istiqlal, lalu setelah 42 tahun masjid itu berdiri untuk kali pertama justru direnovasi oleh Presiden Jokowi.

"Direnovasinya Masjid Istiqlal secara besar-besaran dengan dana di atas setengah triliun di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini seharusnya membuka mata dan telinga rakyat Indonesia bahwa tidak benar tuduhan orang selama ini bahwa partai kami dan pemerintahan Jokowi anti-Islam," tandas Ahmad Basarah.

Sebagai bukti bahwa PDI Perjuangan mengawal kebijakan Presiden Jokowi agar kebiajkannya selaras dengan arah kebijakan para pendiri bangsa yang menjadikan Nasionalisme dan Islam dalam satu tarikan nafas, Ahmad Basarah mencontohkan bahwa pada 2020 lalu, Presiden Jokowi menggelontorkan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pesantren sebesar Rp 2,6 triliun. Dana dalam bentuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) itu digelontorkan untuk membantu 21.173 pesantren, 62.153 lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah serta 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur'an agar mereka dapat memasuki masa adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi Covid-19.

Sebagai penutup, Ahmad Basarah yang kini menjabat Wakil Ketua Lazisnu PBNU mengajak semua pihak di tengah perayaan ulang tahun PDI Perjuangan kali ini untuk berhenti menyebar berita hoaks tentang partainya dan Presiden Jokowi yang anti-Islam dan mendukung bangkitnya PKI di negeri ini. "negeri ini berhasil kita rebut dari tangan kolonialisme karena kita bersatu tanpa membeda-bedakan suku, agama, etnis ataupun antargolongan. Maka hanya dengan persatuan seluruh elemen bangsa Indonesia saat ini, pembangunan bangsa Indonesia dapat kita optimalkan, terutama dalam menghadapi pandemi covid 19 ini." jelas Ahmad Basarah.