TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo  mengingatkan untuk menuju Indonesia 2045 yang menjadi cita-cita bersama Bangsa Indonesia sebagaimana termaktup dalam Pembukaan UUD NRI 1945, maka diperlukan adanya Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional bagi penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang lebih bersifat teknokratis.  

"PPHN akan menjadi arah pembangunan dalam jangka 25-50 tahun mendatang. Sedangkan SPPN, RPJPN, RPJMN akan menjawab terkait apa yang harus dilakukan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional,” ujar Bamsoet dalam diskusi pakar dengan Brain Society Center atau BS Center di Jakarta, Rabu (20/1/21).

Hadir dalam diskusi secara fisik dan virtual (hyby) para pakar BS Center antara lain Ketua Umum BS Center Politisi Senior Partai Golkar, Mantan Ketua Komisi XI DPR RI dan Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit, Ketua Dewan Pakar sekaligus Ketua Harian Prof Dr Didin Damanhuri dan para akademisi dan ahli anggota dewan pakar BS Center.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan untuk menuju Indonesia 2045, diperlukan peta jalan dan panduan yang jelas karena kompleksitas tantangan dan permasalahan yang dihadapi akan lebih berat. Karenanya, PPHN dibutuhkan sebagai jawaban dan panduan bagi masa depan pembangunan Indonesia lebih baik.

"Pembahasan terkait PPHN hendaknya mendapatkan respon dan masukan dari berbagai pihak, serta menjadi perhatian bersama seluruh komponen bangsa untuk menuju tahun emas atau 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 yang di cita-citakan bersama," kata Bamsoet.

Pendiri BS Center dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, bahwa MPR yang dipimpinnya akan melibatkan lembaga negara, kementerian, parpol, pakar dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai elemen masyarakat lainnya dalam penyusunan rancangan PPHN. Masukan dari lembaga think tank seperti Brain Society Center sangat diperlukan dalam penyusunan PPHN.

"Semua pihak dan komponen masyarakat perlu memberikan kontribusi pemikiran dan partisipasi aktif dalam membangun wajah Indonesia 2045. Sehingga pembangunan di berbagai sektor, baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan bentuk demokrasi yang akan kita bangun, bisa sejalan dengan tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945," pungkas Bamsoet.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Brain Society Center, Prof. Didin S. Damanhuri sepakat bahwa semua komponen perlu dilibatkan dalam memberikan masukan terhadap PPHN.  Untuk itu, Brain Society Center menyambut baik tantangan dari Ketua MPR ini dan siap berkontribusi dalam membangun diskursus dan conten terkait rancangan PPHN. 

“Kami siap berkontribusi dan memberikan masukan dengan melakukan kajian dan FGD dengan mengundang para pakar dan ahli yang kompeten di bidangnya," ujar Guru Besar IPB ini.  

Didin menambahkan, selain terkait PPHN, Brain Society center juga merencanakan akan menggelar riset dan FGD terkait reformasi Sistem politik nasional. Kedua riset utama ini akan menjadi program prioritas Brain Society Center selama tahun 2021 dan akan berjalan secara paralel.  

“Sebagai lembaga think tank ekonomi politik, kita harus aktif terlibat dan berkontribusi dalam rancang bangun sistem ekonomi politik nasional. Kedua agenda ini menjadi program andalan bagi BS Center selama tahun 2021 ini," imbuh Didin.