Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

HNW: SKB 3 Menteri Tidak Sesuai Prinsip Hukum dan Layak Dikoreksi

HNW menyampaikan bantuan dan cinderamata berupa Televisi dan sound system, yang diperlukan untuk kesuksesan program FKUB Jaksel.

HNW: SKB 3 Menteri Tidak Sesuai Prinsip Hukum dan Layak Dikoreksi
Humas MPR RI
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melaksanakan reses anggota DPR-RI, antara lain dengan bertemu dan menyerap aspirasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut, para pimpinan Ormas Keagamaan dan para Kyai, anggota FKUB menyampaikan berbagai aspirasi dan kegelisahan yang dihadapi. Antara lain soal pemimpin negara yang belakangan membuat gaduh suasana dan tidak menjunjung ketenteraman serta kerukunan. Seperti pembiaran tuduhan radikalisme tak berdasar pada Tokoh Nasional Din Syamsudin dan dikeluarkannya SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah.

“Saya prihatin, sebagai wakil rakyat, kami mencoba mencari solusi agar tidak terjadi kegaduhan seperti itu, apalagi kami di MPR juga selalu mensosialisasikan empat pilar yang di sana terdapat prinsip kehidupan bernegara yang harmoni, dan religiusitas yang tinggi: Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika”, respons Hidayat kepada para tokoh agama dalam kunjungan FKUB secara virtual di Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Hidayat yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII menjelaskan, bahwa Menteri Agama sebagai salah satu Menteri yang terlibat dalam SKB tersebut, tidak pernah dibahas di Komisi VIII DPR-RI. Bahkan, Komisi II sebagai mitra Kemendagri dan Komisi X sebagai mitra Kemendikbud juga tidak pernah dilibatkan. Legalitasnya juga bermasalah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 31 bahwa sistem pendidikan nasional bertujuan di antaranya meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Ini satu hal yang tidak sesuai dengan prinsip hukum dan layak untuk dikoreksi. Bahkan secara umum banyak SKB Menteri lainnya yang tidak sesuai perundangan. Seharusnya Menteri buat aturan menggunakan Undang-Undang dan libatkan DPR. Saya sudah sampaikan tentang pentingnya revisi terhadap SKB 3 Mentri ini. Demikian juga MUI sudah membuat pernyataan resmi agar SKB 3 mentri direvisi. Sangat penting para menteri terkait segera merevisinya”, pungkas Hidayat.

Pada akhir acara serap aspirasi, HNW menyampaikan bantuan dan cinderamata berupa Televisi dan sound system, yang diperlukan untuk kesuksesan program FKUB Jaksel.

Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas