TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kesiapan Pusat Pengendali Lalu Lintas Nasional Kepolisian Republik Indonesia atau National Traffic Management Center (NTMC), Korps Lalu Lintas (Korlantas) mendukung kebijakan pemerintah melarang mudik warga pada 6-17 Mei 2021.

Korlantas telah mendirikan 333 titik penyekatan dari Lampung hingga Bali, lebih besar dari tahun lalu yang hanya sekitar 146 titik penyekatan.

"Dari mulai jalur tol, jalur arteri non tol, hingga jalur alternatif dan jalan tikus sudah dideteksi oleh Korlantas. Karenanya masyarakat tidak perlu memaksakan diri untuk mudik. Selain untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, pelarangan mudik juga dimaksudkan agar orang tua dan keluarga kita di kampung tidak tertular virus Covid-19, yang bisa membawa efek buruk bagi mereka," ujar Bamsoet usai meninjau NTMC Polri, di Jakarta, Senin (3/5/2021).

Turut hadir antara lain Kakorlantas Polri Irjen (Pol) Istiono dan Kabag Ops Korlantas Polri Kombes (Pol) Rudy Antariksawan.

Dari IMI Pusat hadir antara lain Sekjen yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Bendahara Umum Effendy Gunawan, Wakil Ketua Umum Ananda Mikola, Badan Penasehat Robert Kardinal, Badan Pengawas Kombes (Pol) Syamsul Bahri, Wakil Bendahara Umum Rudi Salim, Wakil Bendahara Umum Timothy Safitri, Wakil Ketua Komunikasi dan Media Sosial Atta Halilintar, anggota Komunikasi dan Media Sosial Dwi Nugroho dan Hasby Zamri.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, sejak keluar aturan larangan mudik, Korlantas Polri juga sudah merespons dengan berbagai kegiatan.

Antara lain melakukan operasi keselamatan selama 2 minggu, mulai 12 hingga 25 April 2021, dengan fokus kegiatan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara massal tentang larangan mudik.

"Korlantas Polri juga telah melakukan operasi kegiatan pendisiplinan lalu lintas. Termasuk menertibkan berbagai kegiatan seperti sahur on the road, balap liar, dan lain sebagainya," jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini juga menyoroti temuan litbang Kementerian Perhubungan yang mencatat setelah dilakukan sosialisasi pelarangan mudik, masih ada 7 persen masyarakat, atau sekitar 10 jutaan, yang akan nekat tetap mudik. Indonesia seharusnya belajar dari India yang karena ketidakpatuhannya, berkerumun dalam sebuah acara, menyebabkan lonjakan penderita Covid-19 dalam satu hari bisa mencapai 300 ribu lebih. Menyebabkan lebih dari 3 ribu warga meninggal setiap harinya.

"Untuk memastikan silaturahmi bisa tetap terjalin dengan baik, mudik tahun ini bisa dilakukan secara virtual. Antara lain melalui video call maupun zoom meeting dengan keluarga di kampung halaman. Jangan sampai karena hasrat ingin berkumpul dengan keluarga di kampung, justru menyebabkan keluarga yang lain menderita akibat terkena Covid-19," pungkas Bamsoet. (*)