Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Buka Webinar VII PA GMNI, Ahmad Basarah Ingatkan Pikiran Ekslusif Bahayakan Demokrasi

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, pikiran eksklusif dan radikal dapat melahirkan sikap-sikap anti kebhinekaan, gotong-royong, dan persatuan bangsa.

Buka Webinar VII PA GMNI, Ahmad Basarah Ingatkan Pikiran Ekslusif Bahayakan Demokrasi
dok. MPR RI
Wakil Ketua MPR Dr. Ahmad Basarah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum Persatuan Alumni (PA) GMNI Ahmad Basarah mengingatkan berbahayanya berbagai pikiran eksklusif dan radikal yang melahirkan sikap-sikap anti kebhinekaan, gotong-royong, dan persatuan bangsa. Untuk itu dia memberi apresiasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjadikan sikap-sikap moderasi, khususnya moderasi beragama, sebagai kebijakan resmi pemerintah untuk mereduksi pikiran-pikiran ekslusif dan radikal itu.

‘’Persatuan alumni GMNI terpanggil untuk membahas persoalan kebangsaan secara serius menjelang kongres yang akan kami selenggarakan di Bandung setelah ibukota Jawa Barat itu dinyatakan aman dari pandemi Covid-19,’’ jelas Ahmad Basarah saat membuka webinar nasional ketujuh PA GMNI bertajuk ‘’Paham Kebangsaan, Globalisasi, serta Politik Identitas: Meneguhkan Kembali Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Sumber dari Segala Sumber Hukum’’ di Jakarta, Kamis (17/6/2021). Webinar ini digelar secara maraton menampilkan berbagai narasumber untuk menyongsong Kongres IV PA GMNI di Bandung, Jawa Barat.

Sebagai keynote speaker di Webinar itu, Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan bahwa sikap dan pikiran ekslusif tidak bisa ditoleransi dalam kehidupan berbangsa yang berbhineka seperti di Indonesia. Dia memberi contoh terorisme lahir dari sikap-sikap ekslusif yang menjurus pada radikalisme dan intoleransi, yang wujud aktualnya adalah tindakan-tindakan jihadis dalam bentuk terorisme dan kriminalitas.

‘’Terorisme membahayakan demokrasi sebab pelakunya tidak menerima perbedaan yang diusung demokrasi. Aksi-aksi teroris menimbulkan ketakutan semua orang sebab teror mereka mengancam fasilitas publik secara nasional bahkan internasional. Karena itu saya selalu mengajak agar Pancasila yang mengusung nilai-nilai inklusif dihayati lewat kesadaran hati, bukan hafalan otak,’’ jelas Mahfud.

Ajakan Mahfud disambut baik oleh Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Hariyono. Menurut anggota Dewan Pakar Nasional PA GMNI ini, kaum nasionalis tidak boleh berhenti melakukan sosialisasi Pancasila untuk menjadi antitesis dari pikiran-pikiran ekslusif yang terus berkembang di tanah air. ‘’Jika kaum nasionalis hanya berdiam diri, Indonesia di ambang bahaya dikuasai oleh anak-anak bangsa yang berpikiran ekslusif,’’ jelas Hariyono.

Sikap lebih tegas disampaikan oleh Reni Suwarso Darmono, Political Scholar dari Universitas Indonesia. Dia berpendapat, PA GMNI tempat bernaung kaum nasionalis mestinya memiliki ‘grand strategy’ dan ‘road map’ yang jelas dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. Dengan ‘grand strategy’ yang dirumuskan secara serius dan matang, kata dia, nilai-nilai Pancasila jadi lebih mudah diimplementasikan di tengah masyarakat dan menjadi baju untuk pembangunan nasional.

‘’Untuk itu saya rekomendasikan agar seluruh anggota, alumni, dan simpatisan GMNI untuk membangun basis di kampus-kamupus. Saat ini banyak kampus dikuasai oleh kelompok yang mengembangkan pikiran-pikiran ekslusif dan itu berbahaya buat kesatuan bangsa di masa depan,’’ jelas dosen Universitas Indonesia itu.

Di bagian lain, Duta Besar RI untuk Tunisia, Ikrar Nusa Bhakti, menegaskan masyarakat Indonesia seharusnya bersyukur memiliki ideologi Pancasila yang menyatukan perbedaan di antara anak bangsa. Dia mengajak semua pihak melihat keruntuhan Yugoslavia, kejatuhan Jerman Timur, dan negara-negara yang pecah lainnya akibat perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

‘’Karena itu, mari jaga Pancasila dari rongrongan orang-orang yang antikebhinekaan, yang gemar mengembangkan sikap-sikap dan pikiran inklusif,’’ tegas Peneliti Politik LIPI itu. Tampil juga dalam Webinar ini Akademisi Universitas Airlangga, Joko Susanto, dan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Tadjuddin Noer Effendy.(*)

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas