TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat harus mendapat dukungan penuh masyarakat.

"Antrean panjang di titik-titik penyekatan memunculkan dugaan masih banyak instansi belum sepenuhnya menjalankan aturan yang ditetapkan dalam PPKM darurat," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/7).

Menurut Lestari, dalam aturan PPKM darurat yaitu sektor esensial diberlakukan 50% maksimum karyawan work from office (WFO) atau bekerja dari kantor dengan menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu sektor non-esensial menerapkan 100% work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama masa PPKM darurat.

Wakil Ketua MPR RI yang akrab disapa Rerie ini berharap agar para pemangku kepentingan segera mengkonfirmasi dugaan ketidakpatuhan tersebut. Dalam setiap penerapan kebijakan baru, menurut Rerie, langkah memeriksa ulang apakah kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai yang direncanakan, memang harus dilakukan.

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, saat ini yang diperlukan adalah semangat kebersamaan dalam menjalankan kebijakan PPKM darurat tersebut. Karena, sebagus apa pun kebijakan bila tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat akan percuma.

Rerie sangat berharap akan dukungan penuh masyarakat dalam menjalankan setiap aturan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, tambahnya, para pemangku kepentingan harus memastikan kesiapan sejumlah fasilitas kesehatan dan sarana pendukung lainnya, dalam mengantisipasi lonjakan kasus positif Covid-19 yang terjadi di masyarakat.

Karena, menurut Rerie, kesiapan pemerintah dan fasilitas kesehatan dalam melayani kebutuhan masyarakat terkait Covid-19 dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses pengendalian Covid-19 di tanah air.

"Sikap saling percaya yang terbentuk antara para pemangku kepentingan dan masyarakat, diharapkan mampu memperkuat semangat kebersamaan dalam pengendalian Covid-19 di tanah air," tambah Rerie. (*)