Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Bamsoet Ajak Pengusaha Muda Lahirkan Inovasi Baru Bangun Perekonomian Nasional

Bamsoet mengajak para pengusaha muda saat menjadi narasumber di kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kader Organisasi Tingkat Daerah HIPMI Jaya

Bamsoet Ajak Pengusaha Muda Lahirkan Inovasi Baru Bangun Perekonomian Nasional
MPR RI
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan pandemi Covid 19 telah menciptakan pertumbuhan ekonomi negatif di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Laporan Bank Dunia mencatat, pendapatan per kapita Indonesia mengalami penurunan, dari 4.050 US dollar pada tahun 2019 menjadi 3.870 US dollar pada tahun 2020. Sebagai konsekuensi logis dari tergerusnya perekonomian nasional, pandemi juga telah berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin per bulan Maret 2021 menurut data BPS adalah sebesar 27,54 juta atau meningkat 1,12 juta dari Maret 2020.

"Peran dan kontribusi dunia usaha menjadi salah satu faktor penting dalam merealisasikan perencanaan pembangunan nasional sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan. Para pengusaha muda, khususnya, mempunyai peran sentral dan menentukan. Khusus di DKI Jakarta, dengan jumlah lebih dari 4.000 pengusaha muda, merepresentasikan sumber daya potensial yang dapat menggeliatkan kembali perekonomian nasional, yang sempat terpuruk akibat dampak pandemi," ujar Bamsoet dalam Pendidikan dan Pelatihan Kader Organisasi Tingkat Daerah HIPMI Jaya secara daring dan luring, di Jakarta, Kamis (23/9/21).

Turut hadir sebagai pembicara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Pendiri HIPMI Abdul Latief.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Hidang Hukum dan Keamanan DPR RI ini menjelaskan, pengusaha muda dengan segala potensi diri yang dimiliki, harus dapat mengambil peran mendorong lahirnya inovasi baru dalam membangun perekonomian nasional. Inovasi diperlukan agar dalam menghadapi persaingan global, sehingga mampu menawarkan terobosan yang lebih baik. Sebagai gambaran, Indeks Inovasi Global (Global Innovation Index) menempatkan Indonesia pada posisi ke-85 dari 131 ekonomi negara di dunia, posisi ini belum mengalami peningkatan sejak tahun 2018.

"Apalagi Indonesia saat ini sedang memasuki bonus demografi. Bahkan hingga tahun 2045, ketika usia kemerdekaan kita mencapai satu abad, yang dikenal dengan era Indonesia Emas, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 319 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persennya, atau sebanyak 223 juta jiwa adalah kelompok usia produktif," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain memaksimalkan bonus demografi, sejarah mencatat bahwa negara-negara besar dunia bisa maju karena memiliki visi pembangunan yang jelas dalam jangka panjang. Visi yang mempunyai jangkauan jauh ke depan, visi besar kenegaraan, dan bukan visi yang dibatasi oleh periodisasi pemerintahan.

"Sebagai contoh, Tiongkok tidak mungkin membangun Great Wall of China sepanjang 21 kilometer tanpa perencanaan jangka panjang yang matang. Butuh 1.800 tahun untuk mendirikan Great Wall, dan telah melampaui begitu banyak dinasti pemerintahan. Saat ini di era modern, Tiongkok tengah membangun visi besar untuk membangun Blue Economy Valley sebagai sentral ekonomi kelautan di masa depan," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, berbagai capaian Singapura, yang saat ini tumbuh menjadi negara maju di Asia Tenggara, tidaklah dicapai dengan cara instan, dan selesai hanya dalam satu periodisasi pemerintahan. Singapura mempunyai visi pembangunan jangka panjang yang dikenal sebagai 'the Concept Plan' yang telah dirumuskan sejak tahun 1971.

"The Concept Plan adalah dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pondasi, pedoman dan panduan dalam membangun struktur kota melalui pengelolaan lahan dan transportasi strategis. Artinya, butuh waktu antara 40 hingga 50 tahun bagi Singapura untuk mewujudkan visi besar kenegaraannya, hingga menjadikan Singapura seperti sekarang," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengungkapkan, bahkan nenek moyang bangsa Indonesia dahulu, dalam membangun Candi Borobudur membutuhkan waktu sekitar 50 tahun. Saat ini pun bangsa Indonesia mempunyai visi besar pembangunan nasional, salah satu contohnya adalah visi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Visi ini dibangun dari landasan argumen yang kuat, bahwa Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai mencapai 108 ribu kilometer (terpanjang kedua di dunia). Indonesia memiliki total luas perairan 5,8 juta kilometer persegi yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati laut (marine mega-biodiversity) terbesar di dunia yang kaya akan sumberdaya laut.

"Apalagi dengan posisi geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudra (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia), Indonesia adalah center of gravity perdagangan dunia, di mana lebih dari 80 persen perdagangan dunia dilaksanakan melalui laut, dan 40 persen diantaranya melalui perairan Indonesia," ungkap Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menegaskan, membangun Indonesia sebagai Poros Maritim pastinya membutuhkan perencanaan pembangunan jangka panjang. Ini adalah sebuah visi besar yang tidak akan selesai diwujudkan oleh satu periodisasi pemerintahan. Karena itu diperlukan perencanaan yang terukur, berkesinambungan, dan dapat mengikat komitmen setiap pemangku pemerintahan. Perencanaan pembangunan ini yang dibutuhkan sebagai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"PPHN perlu dirumuskan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah. Selain, menghindarkan potensi pemborosan atau inefisiensi pengelolaan anggaran negara yang disebabkan adanya perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan," pungkas Bamsoet. (*)

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas