TRIBUNNEWS.COM - Ratusan mahasiswa dan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat yang memenuhi salah satu aula Gedung Conefo, Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali, menjadi saksi penandatanganan kerja sama Perpustakaan MPR dengan Universitas Mahendradatta.

Acara dengan tema ‘Pustaka Akademik MPR’ yang digelar pada 6 Oktober 2021 itu tidak hanya penandatanganan ‘MoU’ dan ‘MoA’ namun juga digelar diskusi dengan tema ‘Penguatan Pengaturan Kelembagaan Badan Pembina Ideologi Pancasila, Perlukah?’.

Hadir dalam kegiatan, anggota MPR dari Kelompok DPD, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III; Kepala Perpustakaan MPR, Yusniar; Rektor Universitas Mahendradatta, Dr. Putri Anggreni; serta para dekan dan kepala jurusan di lingkungan perguruan tinggi itu.

Putri Anggreni dalam sambutan mengatakan civitas akademika dan perwakilan elemen masyarakat pada hari itu bisa berkumpul untuk menghadiri kegiatan ‘Pustaka Akademik MPR’.

“Perguruan tinggi ini sangat mengapresiasi kerja sama ini,” tuturnya. Dirinya berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan.

“Banyak yang bisa kita tindaklanjuti dari kerja sama ini,” harapnya. Untuk itu, ditegaskan ia mendukung acara yang digelar pada hari Rabu itu.

Disampaikan kepada peserta, secara umur, perguruan tinggi swasta pertama di Bali ini sudah matang. Universitas yang awalnya bernama Universitas Marhaen itu telah melewati perjuangan yang panjang.

“Tak mudah untuk melewati perjalanan waktu hingga kita tetap bisa eksis,” tuturnya. “Kita menapaki jalan dengan kepastian,” tambahnya.

Agar universitas yang berdiri pada tahun 1963 itu bisa beradaptasi dengan jaman, dikatakan oleh ibu rektor, Mahendradatta akan bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Yusniar dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mahendradatta yang telah memfasilitasi ‘Pustaka Akademik MPR’.

“Perpustakaan MPR telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terutama perguruan tinggi,” ungkapnya. Dikatakannya, kerja sama dengan berbagai pihak itu telah dilakukan sejak tahun 2017.

“Sebelum dengan Mahendradatta, kita telah melakukan MoU dan MoA dengan Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon,” paparnya.

Harapan dari setiap kerja sama yang telah dijalin dengan berbagai pihak, menurut Yusniar, dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan pecinta buku dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Disampaikan kepada peserta kegiatan, Perpustakaan MPR terbuka bagi umum.

“Silahkan berkunjung ke Perpustakaan MPR,” ucapnya. Bila tidak bisa datang secara langsung, masyarakat dipersilahkan untuk mengunjungi kanal-kanal internet atau media sosial yang dikelola.

“Semoga kerja sama ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat,” harapnya.

Kehadiran tim dari Setjen MPR disambut dengan ramah oleh Arya Wedakarna. “Selamat datang di Bali,” sapanya. Kehadiran tim MPR di Pulau Dewata disebut ikut menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Kita mengapresiasi Perpustakaan MPR yang telah menjalin kerja sama dengan Universitas Mahendradatta," tuturnya.

Diharapkan kerja sama yang telah dijalin dapat memberi manfaat bagi civitas akademika pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya.

Dalam diskusi yang digelar, Arya Wedakarna mengatakan salah satu tugas MPR adalah mensosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang popular dengan sebutan Empat Pilar MPR. Terkait pemahaman dan pengamalan Empat Pilar, Arya Wedakarna menegaskan Bali adalah bentengnya.

“Masyarakat Bali mempunyai banyak peran dan kontribusi terhadap bangsa Indonesia terkait dengan Pancasila,” paparnya.

Untuk menjaga Pancasila, ditegaskan oleh Arya Wedakarna, BPIP harus diperkuat. “Untuk itulah maka lembaga ini perlu diatur dalam undang-undang,” tegasnya.

Diakui lembaga ini diisi oleh tokoh-tokoh agama dan kaum nasionalis yang tak perlu diragukan kapasitasnya. “Untuk itu BPIP perlu diperkuat,” ucapnya. (*)