Tribun

Bertemu Indonesian Diaspora Network Bahrain, Bamsoet Ingatkan Masalah Pekerja Migran Indonesia

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, perekrutan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang.

Editor: Content Writer
Bertemu Indonesian Diaspora Network Bahrain, Bamsoet Ingatkan Masalah Pekerja Migran Indonesia
dok. MPR RI
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat bertemu Indonesian Diaspora Network, di Manama, Bahrain, Jumat (5/11/21). 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sesuai Undang-Undang TPPO Bahrain, para pelaku dapat dijerat dengan ancaman hukuman penjara 3-15 tahun dan denda sebesar BHD 2.000-10.000, serta menanggung biaya pemulangan korban ke negara asalnya.

Selain itu, Undang-Undang Hukum Pidana Bahrain menegaskan bahwa para pelaku pekerja asusila dapat dijerat ancaman hukuman 2-7 tahun penjara.

"Siapapun yang mencurigai atau mengetahui praktek kerja kotor tersebut, harus segera melaporkannya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bahrain di Manama sebagai wujud kecintaan dan kepedulian terhadap sesama WNI. Mengingat atas hasil kerja sama KBRI Bahrain dengan instansi penegak hukum di Bahrain, telah beberapa kali mengamankan WNI atau PMI yang bekerja sama dengan warga negara Bangladesh merekrut PMI sebagai tenaga kerja asusila. Rata-rata pelaku telah dijatuhi hukuman penjara selama 3-11 tahun, tanpa mendapatkan remisi/grasi serta deportasi untuk selamanya," ujar Bamsoet usai bertemu Indonesian Diaspora Network, di Manama, Bahrain, Jumat (5/11/21).

Turut hadir antara lain, Kuasa Usaha Republik Indonesia di Manama, Bahrain, Firdauzie Dwiandika, dan Anggota DPR/MPR RI Robert Kardinal.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, sesuai laporan KBRI Bahrain, pelaku dan korban TPPO yang untuk kesekian kalinya melibatkan WNI/PMI sebagai korban penyekapan, pelakunya adalah WN Bangladesh yang menetap di Bahrain. Tidak jarang TPPO bekerja sama dengan WNI/PMI.

Modus operandi yang dilakukan adalah dengan melancarkan rayuan, godaan, dan iming-iming pekerjaan dengan gaji besar yang ditawarkan oleh oknum WNI/PMI dan WN Bangladesh melalui berbagai media sosial. Utamanya, Facebook dan WhatsApp.

"Selain telah mengingatkan untuk berhati-hati dalam mempublikasikan data diri/foto pribadi di berbagai media sosial, KBRI Bahrain juga telah memperingatkan dengan keras kepada WNI/PMI yang bekerja sama dengan WNA membantu merekrut PMI untuk dipekerjakan paksa sebagai tenaga kerja asusila, agar segera menghentikan perilaku yang tidak terpuji dan merendahkan martabat bangsa Indonesia tersebut," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, KBRI Bahrain juga telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Bahrain untuk melakukan vaksinasi secara gratis kepada WNI yang berada di Bahrain.

Dari catatan KBRI Bahrain, lebih dari 70% dari total 1,6 juta jiwa populasi Bahrain telah mendapatkan vaksinasi secara lengkap sebanyak 2 kali suntik. Bahkan kelompok lanjut usia (lebih dari 50 tahun) didorong untuk segera mendapatkan suntikan ketiga (booster).

Bahrain juga telah memberikan vaksinasi Covid-19 kepada anak-anak atau remaja usia 12 sampai dengan 18 tahun. Vaksin yang telah mendapatkan ijin penggunaan di Bahrain adalah Pfizer, Astrazeneca, Sinopharm, Sputnik V, dan Johnson and Johnson.

"Tercatat sekitar 200 PMI telah mendapatkan vaksinasi pada September 2021. Seiring sudah semakin banyaknya penduduk Bahrain yang mendapatkan vaksinasi, kita berharap pemerintah Kerajaan Bahrain bisa memperluas jangkauan vaksinasi untuk para pekerja migran, khususnya dari Indonesia. Mengingat hubungan baik kedua negara selama ini telah berjalan baik. Di Indonesia, kita juga melakukan vaksinasi terhadap para WNA, termasuk untuk WN Bahrain," pungkas Bamsoet. (*)

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas