TRIBUNNEWS.COM - Waki Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengapresiasi kinerja penerimaan pajak pada tahun 2021. Penerimaan pajak yang melampaui target, bahkan di masa pandemi, patut diberikan apresiasi. Tidak saja bagi otoritas pajak yang mampu menjalankan tugasnya, namun juga bagi seluruh rakyat Indonesia yang tingkat kepatuhan pajaknya semakin tinggi.

“Ini tentu menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Realisasi penerimaan pajak yang melampaui target APBN tentu saja menjadi catatan membanggakan di tengah pandemi. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih mampu untuk membiayai kebutuhan belanja, termasuk dalam hal ini mengurangi kebergantungan pada utang luar negeri,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini.

Lebih lanjut politisi senior Partai Demokrat ini berharap kinerja perpajakan ke depan dapat dipertahankan dan terus membaik. Ini sangatlah penting sebab jika belanja negara dapat dibiayai dengan pajak, maka kedaulatan akan dapat lebih terjaga. Kita tidak dapat terus bergantung pada utang yang justru nanti membebankan anak cucu.

Syarief juga mengingatkan agar capaian ini jangan membuat kita terlena sebab defisit anggaran kita masih sangat lebar. Sebagaimana catatan Kementerian Keuangan, defisit APBN per November 2021 mencapai Rp 611 triliun, atau setara 3,63 % PDB. Maka tidak aneh jika rasio utang mencapai 39,84 % PDB atau telah menembus angka Rp 6713,24 triliun.

“Karena itu, cara paling bijak adalah dengan memperbesar kapasitas fiskal, terutama mengoptimalkan penerimaan negara dari sisi pajak dan PNBP. Artinya, ya, kita harus serius dan fokus pada sumber-sumber penerimaan dalam negeri. Jangan sedikit-sedikit berutang, yang lama-lama jadi bukit. Kita jadinya akan mengorbankan generasi berikutnya,” pesan Syarief.

Apa yang disampaikan Syarief ini sebenarnya telah juga dirisaukan banyak kalangan. Kebergantungan kita terhadap utang yang begitu tinggi membuat banyak pihak ragu pada komitmen optimalisasi sumber daya domestik. Padahal dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan potensi sumber daya yang melimpah, harusnya pemerintah dapat memperbesar kapasitas penerimaan dalam negeri.

“Ini yang juga perlu menjadi atensi. Apakah semua sumber daya yang kita miliki telah sepadan dengan kemampuan kita untuk membiayai diri sendiri. Karena sejatinya defisit yang melebar menunjukkan kurang optimalnya kita mendayagunakan kemampuan sendiri. Indonesia adalah negara yang kaya, maka sudah sepantasnya mampu dan tangguh untuk berdaulat. Termasuk berdaulat dari sisi pendanaan pembangunan,” tutup Syarief.