TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung rencana penyelenggaraan Nusantara Millenial Summit 3.0 yang akan diselenggarakan bersamaan dengan Kongres XX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Kongres XIX Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) pada 23-26 Juni 2022 di Ponpes Qamarul Huda, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Mengusung tema 'Akselerasi Pelajar untuk Indonesia Maju,' penyelenggaraannya kongres dan Nusantara Millenial Summit 3.0 juga bertujuan menyukseskan kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G-20.

"Sebagai organisasi massa keagamaan yang memiliki jumlah anggota sangat besar, diperkirakan mencapai 108 juta jiwa, Nahdlatul Ulama telah menjadi kekuatan sosial, ekonomi, dan juga kedaulatan bagi Indonesia. Karenanya sangat penting bagi NU untuk segera masuk ke dunia digital, antara lain dengan memiliki marketplace dan platform edutech sendiri. Mewujudkannya, perlu kerja keras dan kontribusi dari para pelajar, santri, dan mahasiswa NU yang tergabung dalam IPNU dan IPPNU," ujar Bamsoet usai menerima pengurus IPNU dan IPPNU, di Jakarta, Senin (11/4/2022).

Pengurus IPNU yang hadir antara lain, Ketua Umum Aswandi Jailani, Sekretaris Umum Mufarrihul Hazin, dan Wakil Sekjen Ahmad Syamwil. Turut hadir pengurus IPPNU, antara lain Ketua Umum Nurul Hidayatul Ummah, Sekretaris Umum Nafisatul Husniah, dan Bendahara Umum Whasfi Velasufah.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, riset Goldman Sach memprediksi, Indonesia akan berada dalam sepuluh besar negara dengan ekonomi termaju di tahun 2050 bersama China, India, dan masih di atas Jepang ataupun Korea Selatan.

Sementara McKinsey Global Institute pada 2012 memprediksi tahun 2030 Indonesia akan menempati urutan ekonomi ketujuh terbesar di dunia.

"Google, Temasek, dan Bain & Company memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia akan tembus USD 146 miliar pada tahun 2025. Jangan sampai prediksi tersebut hanya berakhir di atas kertas saja. Melainkan harus benar-benar terwujud," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, IPNU dan IPPNU juga harus bisa berkontribusi memajukan ekonomi syariah Indonesia, yang potensinya masih sangat besar untuk dikembangkan. Menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2020/21 mencapai Rp 2.937 triliun.

"Besarnya potensi ekonomi syariah tidak lepas dari jumlah pemeluk Islam di Indonesia yang mencapai 87,2 persen dari populasi. Terlebih Indonesia juga telah naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia untuk pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Sementara, aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat 7 dunia dengan total aset sebesar USD 99 miliar," pungkas Bamsoet. (*)