TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membicarakan tentang progres pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang masih jauh dari memuaskan dan lagi, angka kematian ibu dan bayi masih tinggi. Kecenderungan yang sama juga terlihat pada jumlah kasus stunting atau gagal tumbuh ideal pada balita.

Bamsoet, sapaan akrabnya, juga menegaskan Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN) akan memberi penekanan khusus pada aspek ini, serta mewajibkan pemerintah pusat-daerah konsisten dengan program-program yang berkaitan dengan pembangunan SDM.

Selain indikator kematian ibu-bayi serta besarnya jumlah kasus stunting, fakta tentang puluhan ribu anak putus sekolah pun jangan sampai luput dari perhatian.

"Negara harus pro-aktif menunjukan tanggungjawabnya. Demi masa depan mereka, diperlukan intervensi pemerintah untuk mengembalikan puluhan ribu anak itu ke sekolah. Progres pembangunan SDM dengan ragam permasalahan yang masih mengemuka ini menjadi perhatian khusus MPR RI dalam proses merumuskan PPHN. Melalui PPHN, MPR RI menyegarkan lagi dogma bahwa membangun manusia adalah keniscayaan bagi negara-bangsa," kata Bamsoet dalam catatan Ketua MPR RI. 

Progres pembangunan negara-bangsa tak boleh hanya diukur dari aspek pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, progres pembangunan nasional pun harus tercermin pada kesungguhan dan konsistensi membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Menurut Bamsoet, kesungguhan dan konsistensi itu hendaknya tercermin pada proses pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan seturut perkembangan dan perubahan zaman, dan mencakup semua aspek yang relevan, seperti aspek pemeliharaan kesehatan dan pendidikan.

Selain membentuk pribadi yang nasionalis dan Pancasilais, tujuan utama lainnya dari membangun SDM Indonesia tak lain adalah menyiapkan semua elemen anak bangsa untuk memiliki kompetensi, agar dapat menjadi faktor penentu dalam proses pembangunan di segala sektor atau bidang. Dengan SDM yang kompeten di berbagai bidang, Indonesia dapat mewujudkan keunggulannya dalam persaingan global.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Partai Golkar ini juga mengatakan fokus dan adaptasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan SDM memang menjadi proses tak terhindarkan.

Namun, pembangunan sektor kesehatan sebagai pijakan harus juga diutamakan. Setiap pribadi anak bangsa yang sehat jasmani-rohani akan memiliki peluang untuk mengembangkan bakat atau minatnya melalui proses belajar pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Karena itulah PPHN akan mewajibkan negara-pemerintah untuk selalu menempatkan pembangunan kesehatan sebagai prioritas. Negara-pemerintah harus dan wajib mendorong setiap anak bangsa memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya," ucapnya lagi. 

Dewasa ini, ketika segenap komponen bangsa bergegas beradaptasi dengan perubahan zaman yang ditandai dengan digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan, sebagian anggota masyarakat yang lemah dan berkekurangan belum terjangkau oleh program pembangunan SDM. Mereka masih harus bergulat untuk sekadar dapat memenuhi kebutuhan dasar, termasuk layanan kesehatan.

Karena pembangunan SDM belum menjangkau semua elemen masyarakat, Indonesia masih mencatatkan angka kematian yang tinggi pada ibu-bayi. Tidak sedikit pula jumlah Balita (bayi di bawah lima tahun) yang gagal tumbuh ideal karena menderita kekurangan gizi kronis (stunting). Dan, dalam tahun-tahun terakhir ini, puluhan ribu anak berstatus putus sekolah karena beberapa alasan.

"Pemerintah dan masyarakat pada umumnya tentu saja tidak boleh tutup mata terhadap rangkaian fakta ini. Fakta-fakta itu sekadar mengonfirmasi bahwa mereka yang lemah dan berkekurangan patut mendapatkan perhatian dan empati dari negara dan masyarakat. Untuk alasan itulah MPR RI menetapkan PPHN tentang pembangunan SDM sebagai agenda atau program prioritas," ujar pria yang juga Dosen Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka itu.

Dalam beberapa kesempatan, pemerintah sudah dan sering mengonfirmasi bahwa angka kematian Ibu dan bayi di Indonesia terbilang masih tinggi. Pada November 2021, misalnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, bahkan mengingatkan bahwa angka kematian ibu dan bayi mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, dan kenaikannya sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Data dari Kementerian Kesehatan Tahun 2020 menyebutkan bahwa jumlah angka kematian ibu mengalami peningkatan 4.627 kasus.