TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indoensia (MPR RI), Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendukung langkah konstruktif Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta meminta semua pihak, bukan hanya Capres 2024, untuk mengikuti seruan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama demi terwujudnya kepemimpinan moral melalui Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang.

"Saya sangat mendukung sikap dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan NU yang merupakan Ormas terbesar di Indonesia yang sudah lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, maka bukan hanya capres, tapi semua pihak harusnya mengikuti dan menaati seruan penting tersebut,” ucap HNW saat orasi pada pembukaan Musda ke IX Pimpinan Muhammadiyah dan Aisyiyah di Setu Babakan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (27/05/2023).

Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir beserta jajaran pengurus pusat Muhammadiyah menyambangi kantor PBNU pada Kamis (25/5/2023). Rombongan diterima dan menjalin dialog dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf beserta pengurus PBNU lainnya. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk berkaitan dengan kepemimpinan moral melalui Pemilu 2024 mendatang.

HNW berharap, seruan tersebut selain kepada capres dan cawapres juga perlu disampaikan langsung kepada partai-partai karena merekalah yang mencalonkan presiden, serta rakyat Indonesia umumnya karena rakyatlah pemilik kedaulatan, yang akan menentukan siapa yang terpilih sebagai Presiden atau Anggota DPR melalui digunakannya hak pilih mereka.

“Agar Partai hanya mencapres/cawapreskan tokoh yang track record moralnya baik, dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan bisa memberikan reward dengan memilih partai yang mengajukan capres dan caleg yang memiliki rekam jejak moral yang baik, rakyat juga memberikan punishment dengan tidak memilih partai, caleg, dan capres yang tidak memperdulikan seruan moral dari pimpinan Muhammadiyah dan NU tersebut,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, yang tidak kalah penting adalah bahwa seruan kepemimpinan moral ini juga disampaikan dan diresapi oleh penyelenggara dan pengawas pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu.

"Agar sikap demokratis rakyat yang sudah memilih kepemimpinan yang bermoral, tetap bisa terjaga, agar mereka masih bisa percaya dengan demokrasi dan hasilnya, ketika prinsip moral kejujuran juga menjadi pegangan serius semua pihak, terutama penyelenggara pemilu (KPU) dan pengawas pemilu,"ujarnya.

HNW menambahkan seruan kepemimpinan moral ini juga sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah, apalagi sebagian besar kepala daerah menjelang pemilu 2024 adalah pelaksana tugas yang bukan dipilih oleh rakyat, sehingga perlu menunjukan netralitasnya.

"Hal ini juga perlu disampaikan kepada Polri dan TNI. Netralitas para pemimpin juga bagian dari pelaksanaan kepemimpinan yang bermoral dengan sendi keadilan sebagaimana yang diingkatkan oleh ormas NU dan Muhammadiyah,” tambahnya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan seruan pimpinan Muhammadiyah dan NU tersebut juga sejalan dengan TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih berlaku hingga saat ini.

"Kepemimpinan moral dalam Pemilu juga dapat diwujudkan dengan diwujudkannya asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 benar-benar dilaksanakan,” tuturnya.

Ia pun menambahkan, "Oleh karena itu, sangat penting agar ide besar dari pimpinan Muhammadiyah dan NU yang sesuai dengan prinsip konstitusi, cita-cita reformasi dan ajaran agama itu juga bisa didengarkan dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan pemilu tahun 2024, bukan hanya oleh capres dan cawapres saja, agar efektif dan potensial hadirkan kepemimpinan nasional 2024 yang bermoral, baik ditingkat eksekutif maupun legislatif," pungkasnya. (*)