TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA mengatakan Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak cawe-cawe urusan Pemilihan Presiden (Pilpres). Menghadapi kontestasi pilpres, presiden harus berada di semua capres, tidak condong kepada satu capres tertentu.

"Beliau (Presiden Jokowi) ini kan bapak bangsa. Harapan kita, dia berada di atas semua capres. Apalagi, siapapun dia, siapapun yang terpilih dalam pilpres adalah pemimpin bangsa sama seperti presiden yang sekarang," kata Sjarifuddin Hasan di sela-sela kunjungan kerja ke Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6/2023).

Syarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, menilai Presiden Jokowi seharusnya tegas dan konsisten. "Kalau tidak salah, sebulan yang lalu Presiden mengatakan tidak akan cawe-cawe. Tapi sekarang secara terbuka presiden menyatakan akan cawe-cawe," katanya.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini menyebutkan bahwa "cawe-cawe" berkonotasi negatif. "Kalau sekarang presiden mengatakan cawe-cawe dalam konotasi positif, itu hanyalah bahasa. Yang jelas cawe-cawe itu konotasinya negatif," ujarnya.

Apakah cawe-cawe itu melanggar aturan, Syarif Hasan menjawab, "Kita tidak tahu apakah cawe-cawe itu melanggar atau tidak. Tapi justru karena itulah kita mempertanyakan kenapa presiden mesti cawe-cawe. Menjadi pertanyaan juga apa yang perlu dikhawatirkan sehingga presiden harus cawe-cawe," imbuhnya.

Syarief Hasan menambahkan kalau Presiden Jokowi mengharapkan program-program pembangunan akan dilanjutkan presiden berikutnya, maka bergantung presiden berikutnya. "Saya yakin semua presiden akan mentaati undang-undang. Sepanjang kebijakannya dipayungi oleh undang-undang yang jelas, saya pikir presiden berikutnya juga akan menjalankan itu," tuturnya.

Syarief Hasan memberi contoh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika Presiden SBY mengakhiri masa jabatannya, dia bersikap netral. "Bahkan saat itu, Hatta Rajasa yang juga besan SBY menjadi cawpres, SBY tidak secara eksplisit memberikan dukungan. SBY berada di tengah-tengah," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

"Tidak ada kekhawariran pada diri SBY ketika mengakhiri dua periode masa jabatannya, maka tidak ada beban. Karena itu SBY tidak cawe-cawe," pungkasnya. (*)