TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad mendukung petisi penolakan terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan yang ditandatangani lima Ketua Organisasi Profesi Kesehatan Provinsi Gorontalo. 

Adapun dukungan tersebut disampaikan Fadel Muhammad dihadapan delegasi  lima Organisasi Profesi tenaga kesehatan (nakes) yang mengunjungi kediaman Wakil Ketua MPR, di Jl. Kalimantan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Senin (5/6/2023). 

Kelima Organisasi Profesi kesehatan itu adalah Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia dan Ikatan Apoteker Indonesia.

Untuk diketahui, petisi penolakan terhadap RUU Omnibus Law itu berisi enam butir pernyataan, yaitu pertama, menolak RUU Omnibus Law Kesehatan karena tidak menyertakan partisipasi organisasi profesi. Kedua, RUU Omnibus Law Kesehatan tidak berpihak kepada  kepentingan rakyat. Ketiga, RUU Omnibus Law kesehatan lebih mementingkan industri kesehatan daripada kesehatan masyarakat. Keempat, RUU Omnibus Law kesehatan mengancam kepentingan nasional karena membuka peluang sebesar besarnya bagi investor asing. Kelima, RUU Omnibus Law kesehatan, tidak memberi jaminan keamanan dan hukum bagi tenaga medis. Dan keenam, RUU Omnibus Law tidak menghargai adanya organisasi profesi. 

Dalam sambutannya, Fadel Muhammad mengatakan, RUU Omnibus Law Kesehatan, merupakan upaya pemerintah untuk menguasai aspek kesehatan secara penuh. Ia pun mengaku tidak menghendaki adanya campur tangan, termasuk dari organisasi profesi kesehatan.   

"Saya mengikuti pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan  ini dengan baik, bukan hanya dengan Komisi IX, tetapi juga keluarga, karena 2 anak dan 5 keponakan saya adalah dokter. Terasa sekali adanya settingan dari pemerintah agar bisa mengatur urusan kesehatan secara penuh. Makanya RUU ini bermaksud menghilangkan peran dan fungsi organisasi profesi," kata mantan Gubernur Gorontalo dua periode. 

Anggota DPD dapil Provinsi Gorontalo itu menyebutkan, bangsa Indonesia memerlukan banyak investor. Namun, investor yang datang semestinya bisa mempercepat upaya pembangunan bukannya malah menimbulkan keributan. 

Selain itu, modal asing yang datang bukan investor yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan. Karena hadirnya investor asing yang akan terlibat di bidang kesehatan dan pendidikan membuat persoalan keduanya akan semakin rumit. 

"Kalau 5 persen APBN dan 10 persen APBD yang selama ini disalurkan untuk mensubsidi kesehatan dicabut, niscaya angsuran BPJS akan meningkat secara signifikan dan itu berpotensi memberatkan masyarakat," kata Fadel. 

Kabar gembiranya, ungkap Fadel Muhammad RUU Omnibus Law, tersebut tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat. Apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik, sehingga semua fraksi di DPR akan menahan diri untuk tidak mengambil sikap yang berpotensi menimbulkan kekecewaan dari komponen masyarakat manapun. 

"Jelang pemilu seperti sekarang, semua fraksi akan menahan diri.  Tidak  berani mengambil sikap,  yang berpotensi menggerus suara pada pemilu nanti. Tetapi, kita harus terus berjuang untuk memastikan agar RUU Omnibus Law Kesehatan  tidak malah menimbulkan kerugian bagi kesehatan masyarakat," pungkas Fadel.