TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA, mendengar curhatan warga soal bantuan sosial (bansos). Hal tersebut terjadi saat kunjungan kerja yang dilakukan di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (18/12/2023).

Kunjungan yang dilakukan Sjarifuddin Hasan ini, dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mengungkap berbagai permasalahan yang ada. Seperti yang dilakukan oleh warga saat menggelar pertemuan di salah satu balai di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

Kepada Sjarifuddin Hasan, salah seorang warga curhat atas pembagian bantuan sosial (bansos) yang diakuinya dibagi secara tidak adil dan merata.

“Pembagiannya tidak adil dan merata," ujar salah satu warga.

Mendengar curhatan tersebut, Syariuddin mengapresiasi keberanian warga dalam menungkapkan masalah yang ada. Apa yang disampakan, menjadi catatan dalam kunjungan kerja tersebut.

“Ungkapan tadi merupakan salah satu bentuk kepedulian pada kondisi masyarakat," tutur Sjarifuddin Hasan.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan Mendengar Aspirasi dari Tenaga Honorer

Setelah mendengar pembagian bansos yang tidak adil dan merata, politisi Partai Demokrat ini mengatakan, perlu adanya evaluasi dalam proses pembagian. Diakui, salah satu kelemahan dari program itu adalah menyangkut masalah data.

“Data katanya selalu di-up date namun masih saja terjadi kesalahan," paparnya.

Kesalahan data membuat bansos salah sasaran, seperti orang yang tidak berhak malah menerima. Sedangkan mereka yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan sosial.

“Bahkan orang yang sudah meninggal tercatat mendapat bansos," ujar anggota DPR dari Dapil III Jawa Barat yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu.

Akibat salah sasaran, muncul pandangan tidak adil dari masyarakat. “Bagaimana adil kalau orang yang rumahnya gedong atau memiliki sepeda motor dua malah mendapat bansos," tuturnya.

Anggota Komisi I DPR itu kembali menegaskan, perlunya evaluasi terhadap pembagian bansos. Data yang ada menurutnya perlu direvisi. Dengan demikian, penyaluran bansos ke masyarakat akan tepat sasaran.

Bukan hanya data, menurut Sjarifuddin Hasan juga penting adanya pengawasan dan feedback (masukan) dari masyarakat, seperti curhatan mengenai bansos tersebut.

“Bila ini dilakukan maka ke depan akan lebih baik," ujarnya.

Baca juga: Raih Penghargaan dari Jepang, Sjarifuddin Hasan: Orang Indonesia Harus Belajar dan Bekerja di Jepang

Pria yang menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu mengakui bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan jumlah penduduk 275 juta jiwa. Angka kemiskinan pun masih tinggi mencapai 9,3 persen. Sjarifuddin menuturkan, mengentaskan kemiskinan merupakan pekerjaan yang penuh tantangan.

Di hari yang bersamaan, Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga menggelar pertemuan dengan ratusan warga di Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat. (*)