TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyampaikan keyakinannya bahwa tim ekonomi pemerintah akan mencari solusi yang tepat dan tidak membebani masyarakat.

Hal itu disampaikan Eddy menanggapi skenario tembus defisit APBN menjadi 3,18 hingga 4 persen akibat meningkatnya beban fiskal karena lonjakan harga minyak dan gas (migas) sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Wakil Ketua Umum PAN tersebut pun mengapresiasi langkah cepat tim ekonomi pemerintah yang telah memproyeksikan dampak perang di Timur Tengah terhadap perekonomian dan defisit APBN tahun 2026.

“Sejak awal pecahnya perang di Timur Tengah, saya telah menyampaikan pentingnya kewaspadaan mengantisipasi lonjakan harga migas, melemahnya kurs rupiah, dan tersendatnya pasokan migas yang kita impor. Ketahanan fiskal dan keandalan pasokan migas merupakan kunci dari upaya Indonesia untuk melalui gejolak geopolitik yang sangat disruptif ini dengan aman,” ujar Eddy dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Minggu (15/3/2026).

Eddy menjelaskan, meski pemerintah dapat menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perpu) untuk memperlebar defisit APBN terhadap PDB di atas 3 persen, pemerintah tetap harus mewaspadai risiko penurunan peringkat sovereign rating apabila kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN dinilai kurang prudent.

Menurutnya, saat ini terdapat dua opsi yang sama-sama pelik. Opsi pertama adalah mengencangkan ikat pinggang dengan memotong sejumlah kegiatan yang dibiayai APBN dengan catatan pemotongan tidak sampai memangkas pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Eddy Soeparno Soroti Konflik Selat Hormuz: Momentum Indonesia Akhiri Ketergantungan Energi

Pemerintah dinilai perlu tetap memberikan bantalan sosial seperti bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), dan subsidi listrik bagi pengguna 450 dan 900 kVA demi menjaga daya beli masyarakat.

"Opsi kedua juga terbuka. Meski di saat credit rating Indonesia mengalami penurunan, cost of funds pinjaman baru tentu akan meningkat," terangnya.

Ke depan, Doktor Ilmu Politik UI ini optimistis bahwa kebijakan pemerintah akan selalu mendahulukan resiliensi dan daya beli masyarakat ketika menghadapi kontraksi ekonomi akibat perang yang berkepanjangan.

“Kita telah berpengalaman menghadapi Covid-19 dengan tetap menjaga agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi di saat terjadi perlambatan ekonomi. Karena ruang fiskal kita saat ini terbatas, tim ekonomi pemerintah perlu segera merumuskan prioritas penggunaan APBN ke depannya agar setiap rupiah yang dibelanjakan mendorong ekonomi untuk tumbuh,” ucap Eddy.

Eddy juga berpesan agar disrupsi pasokan energi dan mata rantai logistik yang sangat mungkin terjadi dapat diantisipasi dan dicarikan solusinya sedini mungkin.

“Upaya berbagai negara untuk mengamankan pasokan energi dan pangan di dalam negerinya mengharuskan Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Prioritasnya adalah mendapatkan reliability ketimbang availability of supply dan ke depannya mengokohkan ketahanan energi Indonesia melalui percepatan transisi energi serta peningkatan lifting migas nasional,” tutur anggota Komisi XII DPR RI itu.

Baca juga: Eddy Soeparno Tegaskan Urgensi Ketahanan Energi Sejajar dengan Ketahanan Nasional