FORI Minta Tidak Ada Tindakan Represif Saat Aksi Hari Buruh Besok
Front Oposisi Rakyat Indon
Editor: Widiyabuana Slay
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Front Oposisi Rakyat Indonesia(FORI) menghimbau kepada Kapolri, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo agar tidak melakukan tindakan reperesif dan mengadu domba antara massa dan aparat kepolisian maupun militer pada aksi hari buruh 1 Mei besok.
"Kita minta Kapolri dan Gubernur (DKI JAKARTA) tidak membuat skenario benturan massa dengan aparat polisi dan militer saat aksi besok, " ujar Juru Bicara FORI, Erwin Usman saat jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat(30/4/2010).
Menurut Erwin, seperti yang lazim terjadi pada aksi-aksi hari buruh sebelumnya, aparat seringkali melakukan pemblokiran jalan tol untuk mencegah massa yang datang dari arah Banten tidak masuk ke Jakarta.
Selain itu, intimidasi juga bahkan ditujukan kepada para supir bus yang membawa pendemo agar tidak mengarahkan kendaraannya ke titik pusat aksi. "Biasanya terjadi seperti itu, jadi bukan sinyalemen, kita harapkan besok tidak ada, aksi kita aksi damai, " jelasnya.
Pada aksi unjuk rasa hari buruh besok, rencananya FORI akan menurunkan sekitar 10.000 massa yang terdiri atas gabungan mahasiswa, serikat buruh dan aliansi tani. Mereka akan melakukan long march mulai dari depan kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga ke Istana Negara melewati Bundaran HI.
Aksi tersebut akan dimulai pada pukul 08.00 WIB. Dalam aksinya nanti, FORI akan bergabung dengan massa buruh lainnya yang berasal dari Jabodetabek, Cilegon, Serang dan Banten, mereka menuntut untuk dihapuskannya kerja outsourcing, kerja kontrak, penolakan pengambilalihan aset nasional oleh asing maupun korporasi dalam negeri serta menuntut perlindungan terhadap para pekerja perempuan.
Demonstrasi besar tersebut juga akan diwarnai oleh pemasangan spanduk raksasa berisi tuntutan para buruh yang akan dibentangkan di salah satu gedung di kawasan Bundaran HI. Tidak hanya itu, replika tikus raksasa sebagai simbol pemerintah yang rakus dan tidak mementingkan hak buruh juga akan diikiutsertakan.