TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah mengkaji wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi bagi semua kendaraan bermotor, termasuk untuk sepeda motor. Pembatasan itu bertujuan mengurangi besaran subsidi BBM serta mengembangkan energi baru dan terbarukan.

Akan tetapi, menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, khusus bagi sepeda motor, yang harus dibatasi adalah para pengendara kendaraan roda dua bermotor yang melakukan kegiatan kontraproduktif.

"Yang dibatasi penggunaan premium seharusnya mereka yang suka trek-trekan, balapan liar, yang suka touring tak berguna, kalau yang kerja sehari-harinya pakai sepeda motor, mobilitasnya pakai sepeda motor harus tetap dapat subsidi," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Jumat (28/5/2010) .

Menurut Sudaryatmo, apabila kelompok masyarakat yang mencari nafkahnya dengan menggunakan sepeda motor sangat membutuhkan bahan bakar bersubsidi. Jika harus mengganti bahan bakarnya dengan yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah justru akan menambah beban hidup kelompok masyarakat tersebut.

"Kalau harus pindah ke Pertamax kan butuh biaya lebih, kasihan mereka yang bekerjanya pakai sepeda motor, " jelasnya.

Meski begitu, lanjut Sudaryatmo, dengan pola pembedaan tersebut sangat sulit diterapkan. Pasalnya, tidak mungkin apabila ada seseorang warga pengendara sepeda motor yang berniat mengisi tangki bensinnya harus terlebih dahulu diperjelas apa profesinya.

"Tapi nggak bisa membedakan juga, masa kalau orang mau mengisi bensin harus ditanya dulu, pekerjaannya apa, " tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah mengkaji wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi bagi semua kendaraan bermotor, termasuk untuk sepeda motor. Pembatasan itu bertujuan mengurangi besaran subsidi BBM serta mengembangkan energi baru dan terbarukan.

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo, Rabu (26/5/2010) di Jakarta, hingga saat ini pembahasan mengenai rencana pembatasan volume BBM bersubsidi agar tidak melebihi kuota masih belum tuntas.

Pembatasan BBM bersubsidi itu dilatarbelakangi keberhasilan program konversi minyak tanah ke elpiji dalam mengurangi besaran subsidi dan menciptakan kondisi lingkungan yang lebih bersih.

Dalam rapat yang juga dihadiri Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia terungkap, penggunaan BBM nonsubsidi bermanfaat bagi pengguna sepeda motor karena tenaga lebih bagus dan lebih irit.

Sejumlah opsi mengenai jenis kendaraan apa saja yang boleh mendapat BBM bersubsidi sedang dikaji. Opsi yang muncul adalah berdasar tahun pembuatan kendaraan, besaran cc, dan wilayah yang lebih dulu membatasi pembelian BBM bersubsidi.

Rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi itu diharapkan sudah diputuskan akhir Juni selanjutnya dibahas dengan DPR. Jadi, uji coba bisa dilakukan Agustus nanti.