PKS: Dana Rp 1 Miliar Per Desa Tidak Rasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Anis Matta menganggap bila pengajuan dana Rp 1 miliar per desa tidak rasional, soalnya dana tersebut akan lebih besar daripada anggaran Rp 15 miliar per anggota DPR yang diusulkan sebelumnya.

"Saya kira kasusnya sangat besar, justru dana ini akan lebih besar dan ini akan naik lagi karena akan ada pemekaran desa. Saya rasa  ini tidak rasional saja," kata Anis saat ditemui di Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Kamis (10/6/2010).

Menurut wakil ketua DPR RI ini untuk usulan ini  sebenarnya harus melalui kajian yang sangat mendalam karena tujuannya untuk membantu masyarakat kita.

"Tapi jangan selalu membeban hal tersebut pada negara. Karena dengan dana Rp 1 miliar per desa itu berada di luar kemampuan negara. Usulan itu tidak rasional," katanya lagi

Kata Anis, ia tidak mengetahui apa sebenarnya motif usulan tersebut. "Seperti kita ketahui, 20 persen anggaran kita sudah diplot untuk pendidikan, APBN kita kecil. Seharusnya bagaimana kta memperbesar volume anggaran kita, bukan hanya memikirkan bagaimana anggaran itu dikeluarkan," terangnya.

Adanya pernyataan dari seorang ketua DPP Golkar yang mengatakan akan keluar dari setgab, Anis mengatakan itu bukan sikap resmi Partai Golkar.

"Biarkan saja debat anggaran ini berjalan terus supaya masyarakat tahu.  Justru saya rasa ini debat  anggaran untuk diketahui publik, selama ini kita selalu menggombor-gemborkan masalah pengawasan. Tapi masalah legislasi dan anggaran ini jarang diketahui publik. Usulan  ini bagus. Tapi tidak perlu disikapi secara emosional," papar Anis.