TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada 1 Juli 2010, disikapi secara kritis oleh Petisi 28. Mereka menganggap bahwa rencana kenaikan TDL merupakan bekal SBY dalam mengikuti pertemuan G-20 di Toronto, Kanada. SBY, seperti yang diungkap Petisi 28, hendak membuktikan bahwa pemerintah Indonesia sangat berkomitmen dalam mencabut subsidi sektor energi.

"SBY tidak mendapat informasi yang cukup, sehingga merasa bangga karena keikutsertaan dalam G-20, SBY melupakan krisis dalam negeri dengan memangkas semua subsidi seperti BBM lalu listrik agar diterima dalam forum G-20," ujar juru bicara Petisi 28, Salamuddin Daeng di Doekoen Coffee, Jakarta, Minggu (27/06/2010).

Padahal kapitalisme global yang menimbulkan krisis secara finansial disebabkan perilaku masyarakat yang mengkonsumsi sesuatu yang melebihi kapasitas. Guna menambal kelebihan itu, maka negara yang tergabung dalm G-8 mengajak negara berkembang untuk menyangga konsumsi konsuntif mereka.

"Kami menyimpulkan kenaikan TDL hari ini sebagai persembahan SBY kepada forum G-20, seharusnya TDL yang naik sampai 18 persen bertahap sampai 2014 tapi dia menaikkan langsung," imbuh Salamuddin Daeng.

Salamuddin menambahkan dari kenyataan itu, SBY telah menghianati konstitusi UU dengan tidak berpihak kepada rakyat. "Kita menyembah kepada krisis global, kita dipaksa menanggung beban mereka," tukasnya.