Rekam Jejak Calon Kapolri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setara Institute rencananya melakukan profiling assesment bagi calon Kapolri, terutama dari nama-nama yang kini sudah diketahui publik dari media. Hal ini dilakukan karena rekam jejak para kandidat lebih penting ketimbang pencitraan lewat opini seperti yang terjadi sekarang.

"Buat saya, rekam jejak menjadi pertimbangan utama. Kita bisa saksikan perpindahan tampuk kepemimpinan Kapolri selalu lewat politik pencitraan," ujarnya.

Rencananya, profiling assesment ini akan ditimbang oleh banyak pakar. Tidak lain mengukur soal leadership, akuntabilitas.

Apalagi, hal tersebut penting di tengah nama baik Polri merosot setelah dihantam banyak kasus yang menjerat para perwiranya. "Ini bisa dijadikan masukan bagi Presiden. Walaupun Presiden memiliki hak preoregatif untuk memilih langsung siapa Kapolri nanti," katanya.

Menurutnya, Presiden sekarang pasti berhati-hati menunjuk Kapolri penerus BHD. Terutama Presiden harus memerhatikan penggantinya nanti memiliki itikad melakukan reformasi di tubuh Polri sesuai dengan komitmen reformasi. "Kalau presiden asal pilih, sama saja presiden telah melakukan bunuh diri," ucapnya.

Dari sekian lama proses pemilihan Kapolri, nilai Ismail, ada yang absen, yakni masukan masyarakat yang tidak pernah mendapat tempat. Itulah yang absen selama ini. Padahal masyarakat penting untuk diberi kesempatan mengusulkan masukannya.

Selain itu adalah, Polri tidak mempersilahkan masyarakat untuk menilai kandidatnya apakah akuntabel atau tidak. Selama ini Polri sudah menunjuk beberapa nama kandidat, tapi masyarakat tidak diberi tahu. "Polri harus terbuka dan menunjukkan jejak rekam mereka sesungguhnya. Sehingga mereka akuntabel di mata masyarakat," tutupnya.