Bambang Nilai KPK Gentar Usut Rekening Gendut 15 Pati Polri
Koruptor dari masyarakat sipil lebih banyak ditindak oleh KPK dibandingkan koruptor dari oknum penegak hukum.
Editor:
Hasiolan Eko P Gultom
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan, yang terdiri dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat Hak Asasi Manusia, anti korupsi, dan beberapa elemen masyarakat, Bambang Widodo, yang juga Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), menduga insiden penyerangan terhadap aktivis Indonesian Coruption Watch,Kamis kemarin, dilakukan oleh oknum kepolisian yang namanya disebut dalam rekening mencurigakan 15 Pati Polri.
"Kemungkinan itu bisa saja, karena setelah kita sama-sama melihat bagaimana Pak Wiliardy Wizard (kasus Anthasari) berani mengambil tindakan itu, pola-pola itu bisa saja sama. Kalau dulu anggota (polisi) takut untuk melakukan itu," akunya.
Bambang juga menyiratkan KPK seolah tebang pilih dalam menyelesaikan kasus korupsi. Dalam hal dugaan korupsi lewat aliran dana di rekening jumbo sejumlah Pati Polri, Bambang mengatakan KPK telah lebih dulu mengetahui data tersebut, jauh sebelum data tersebut terekspos media.
"KPK sudah lama mendapatkan data itu, tetapi masih belum ditindaklanjuti, kenapa koruptor dari masyarakat sipil lebih banyak ditindak oleh KPK dibandingkan koruptor dari oknum penegak hukum," tutup Bambang.
Rencananya, pada hari ini Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LSM Kontras, Imparsial, IDPS, LBH Jakarta, ICW, P2D, PII, Demos, akan menyambangi KPK guna menuntut penyelesaian kasus dugaan rekening mencurigakan milik 15 Pati Polri.