Kekuatan Kopassus Segera Bangkit Lagi

TRIBUNNEWS.COM- Kopassus segera bangkit lagi menyusul hubungan militer Indonesia dengan Amerika Serikat mencair dan akan bekerjasama dengan pasukan elit tersebut. Kekuatan Komando Pasukan Khusus TNI (Kopassus) segera pulih kembali setelah 12 tahun terhenti.

Pemerintah AS mengumumkan segera membuka kembali kerjasama militer secara bertahap dengan Kopassus setelah melihat progres reformasi yang dilakukan oleh TNI. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan AS Robert Gates dalam jumpa pers setelah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (22/07) di Jakarta. Indonesia pun menyambut baik kebijakan tersebut walau belum memastikan bentuk kerjasamanya.

"Perbaikan-perbaikan dalam Kopassus itu baru terjadi bulan-bulan terakhir setelah Pentagon memberi isyarat bahwa mereka harus mengeluarkan orang-orang yang terlibat pelanggaran HAM sebagai syarat pemulihan," kritik Usman Hamid koordinator LSM Kontras (Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)  yang ditulis bbc, Kamis (22/7).

Sementara itu, organisasi Human Rights Watch bulan April lalu mengirimkan surat kepada Kongres Amerika yang berisi kekhawatiran mereka soal pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh Kopassus tahun 2009. Dan tuduhan itu hingga kini belum diproses hukum.

Pengamat militer LIPI Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pengumuman ini adalah perkembangan bagus mengingat Indonesia menghadapi masalah anggaran, peralatan disamping juga berkeinginan mengembangkan industri pertahanan.

Selanjutnya dia menilai ada beberapa faktor termasuk cara Indonesia menangani terorisme yang membuat Amerika Serikat mengambil keputusan ini.

"Kita relatif punya pretasi di bidang pengejaran terorisme. Di dalam negeri sendiri, walaupun reformasi kita belum sempurna tetapi ada perubahan-perubahan signifikan selama 12 tahun terakhir di internal TNI," kata Jaleswari.

Perubahan-perubahan itu, menurut dia, termasuk perubahan struktur yaitu dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diantaranya adalah mengontrol TNI agar tidak melakukan pelanggaran HAM seperti di masa lalu. (*)