TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pidato kenegaraan presiden di depan sidang Parpurna DPR/DPD, tidak berbeda jauh dengan pidato kenegaraan tahun lalu. Pidato hanya memuat janji yang tak realistis, juga monoton, karena tidak menawarkan solusi untuk menyelesaikan aneka masalah yang dihadapi saat ini, terutama menyangkut merosotnya kualitas kesejahteraan rakyat.

"Maaf, saya melihat pidato itu mirip dengan kampanye. Target-target strategis dari Reformasi Gelombang Kedua yang dipaparkan dalam pidato kenegaraan itu sangat sulit diwujudkan. Saya melihat Presiden sesungguhnya tidak punya strategi untuk mewujudkan target-target itu. Katakanlah kalau presiden punya stratategi, maka strategi itu tidak diimplementasikan dengan konsisten," kata Bambang kepada para wartawan di Gedung MPR/DPR usai mendengar pidato kenegaraan Presiden SBY, Senin (16/8/2010).

Idealnya, kata Bambang, upaya mewujudkan semua target Reformasi Gelombang Kedua itu termuat dan tercerminkan dalam semua kebijakan dan langkah pemerintahan presiden SBY saat ini.

"Nyatanya, kita merasa bahwa arah reformasi dan arah pembangunan nasional kita tak jelas, karena ketiadaan strategi. Itu sebabnya saya menilai pidato SBY  tak lebih dari janji yang sangat tidak realistis," ujarnya.

"Simaklah, ketika memaparkan target itu, presiden berulangkali menggunakan ungkapan 'masih harus' ini-itu. Aspek kesejahteraan bagi 237,6 juta jiwa rakyat Indonesia menjadi pilar pertama dari target itu.  Ditegaskan bahwa pokoknya pembangunan untuk rakyat," imbuhnya.

Untuk itu, imbuhnya, hingga 2014, pemerintahan SBY mengalokasi Rp 100 trilyun-- Rp 20 trilyun per tahun-- kredit untuk rakyat dan membuka 10,7 juta lapangan kerja baru. Apa strategi SBY untuk mewujudkan target ini?

"Menurut saya tidak ada. Rakyat tak akan mau menyerap kredit  yang disediakan jika suku bunga masih sangat tinggi seperti sekarang. Menciptakan lapangan kerja pun sangat sulit jika SBY tidak segera mengubah kebijakan tentang biaya produksi di dalam negeri," kecam Bambang.

Kata Bambang, sulit mengharapkan hadirnya investasi baru jika biaya produksi di dalam negeri sangat mahal seperti sekarang. Belum lagi masalah minimnya infrastruktur

Presiden juga menyinggung masalah penyerapan anggaran yang lamban. Sayang, presiden tidak mengindikasikan apa yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.