TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani, menolak wacana yang dilontarkan Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, tentang perlu ditambahnya masa periode kepemimpinan SBY.

Menurut Muzani, bila terjadi amandemen UUD 1945 demi memuluskan langkah SBY menuju Presiden RI ketiga kalinya, maka ketatanegaraan Indonesia akan kacau balau. Hal itu menunjukkan adanya budaya adu kuat di kalangan elite politik untuk mempertahankan kekuasaan.

"Ini betul-betul membahayakan kehidupan bernegara ke depan. Bukan hanya Orde Lama dan Orde Baru, kita akan berpotensi kembali kepada sebuah budaya kuat-kuatan saja. Dia yang merasa kuat dia akan pilih yang dia sukai," paparnya.

Menurut Muzani, Demokrat hanya akan mengambil bagian dimana yang dia suka dari UUD 1945 dan akan meninggalkan pasal-pasal yang tidak sukainya. "Cara berpikir seperti inilah yang harus betul-betul dihindari oleh kita semua," terangnya.

"Salah satu yang menurut kami sudah final adalah bahwa presiden dipilih maksimal dua periode berturut-turut. Kalau kemudian Demokrat ada pikiran seperti itu, menurut saya ini cara berpikir yang lompat," jelas Muzani di Gedung DPD/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/8/2010).

Dalam beberapa kali rapat di MPR, Muzani mengaku telah melihat adanya upaya untuk mengumumkan penyempurnaan kembali UUD 1945. Pertama, terhadap penataan kelembagaan, dan yang kedua penyempurnaan sistematika undang-undang. "Tentang presiden dua kali berturut-turut itu adalah sesuatu yang sudah cukup bagus. Bagian itu tidak perlu diamandemen," tukasnya.(*)