Golkar Usul Dana Infrastruktur Berbasis Dapil

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golongan Karya kembali mengajukan aspirasi. Bukan lagi berupa dana aspirasi atau rumah aspirasi, Fraksi Partai Golkar mengusulkan pengalokasian dana untuk pemaksimalan infrastruktur berdasarkan daerah pemilihan (dapil) dalam APBN 2011.

Hal ini dikemukakan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Mahyudin saat menanggapi pengantar nota keuangan RAPBN 2011 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus 2010 lalu.

Pandangan fraksi yang ditandatangani Ketua Fraksi Setya Novanto dan Sekretaris Ade Komarudin ini menjelaskan, usulan tersebut sebagai tindaklanjut atas minimnya ketersediaan dan infrastruktur serta tidak meratanya infrastruktur di daerah.

"Ini perlu diatasi dengan penajaman perencanaan dan penganggaran pembangunan," kata Mahyudin di hadapan peserta rapat paripurna DPR RI di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/8/2010).

Wakil Ketua DPR asal Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengamini usulan Fraksi Partai Golkar tersebut. Usulan dana infrastruktur berbasis dapil dibutuhkan untuk mengerek pembangunan di daerah.

"Intinya ini berbasis daerah. Pembangunan dengan menggunakan dana APBN berdasarkan daerah-daerah," ujar Priyo.

Menurutnya, pengajuan dana infrastruktur berbasis dapil bukan lagi melalui lobi di pusat. Tapi dapil di seluruh daerah di Indonesia.

"Jadi jangan lagi lobi di tingkat menteri. Porsi di daerah harus diperbesar," imbuhnya.(*)