TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG- Memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia juga dibahas di DPRD Kepri, provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Komisi yang membidangi pemerintahan meminta agar pemerintah pusat tegas dalam melindungi wilayah NKRI.

"Caranya adalah meningkatkan patroli keamanan wilayah di sekitar perbatasan yang saat ini menjadi titik rawan. Saya pikir, sudah saatnya TNI AL dikuatkan di perbatasan," kata ketua Komisi I DPRD Kepri, Sukhri Fahrial kepada Tribun, Selasa (31/8/2010).

Sukhri meminta kepada pemerintah pusat menambah anggaran bagi TNI  untuk berpatroli.  "Di Kepri, Jenderal bintangnya ada dua. Tapi untuk beroperasi saja mereka kesulitan dana," jelas politisi Hanura itu.

Apalagi, geografis Kepri yang 96 persen terdiri dari lautan menuntut pengawasan yang cukup ketat. Selain masalah perbatasan, ancaman terbesar yang dihadapi oleh Kepri ini adalah penyelundupan serta kemungkinan keluar masuknya teroris di wilayah ini

Komentar senada juga datang dari wakil ketua komisi I, Wirya Putra Silalahi. Politisi PDI P ini malah memberikan saran yang lebih ekstrem lagi dengan meminta kepada aparat bersenjata kita seperti Polair dan TNI AL untuk berpatroli di sana secara bersama-sama. Dengan dikerahkannya kapal-kapal yang dipersenjatai, maka aparat pertahanan keamanan kita lebih berwibawa di hadapan negara asing.

"Saya rasa, kita kerahkan saja kapal bersenjata milik Polair, dan TNI AL untuk dikerahkan menjaga perbatasan. Jadi, ketika terjadi konflik, bisa langsung diselesaikan di tempat," tegas Wirya.

Selama ini, Wirya melihat pemerintah pusat tidak tegas dalam menghadapi masalah perbatasan dengan Malaysia. Untuk itu, ia menyarankan Pemerintah pusat untuk bertindak lebih garang lagi menghadapi aparat Malaysia. "Bila perlu, tembak di tempat jika memang terbukti melanggar perbatasan kita" tegasnya. (*)