TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa membeberkan alasan tentang cara diplomasi pemerintah menyikapi konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Diplomasi yang dianggap sejumlah pihak lemah dibanding Malaysia, menurut Marty, untuk menunjukkan Indonesia sebagai negara yang dikenal penengah di negara-negara ASEAN.

Di hadapan anggota dan pimpinan Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa (31/8/2010) malam, Marty menjelaskan, sikap Indonesia tidak terlepas dari kebijakan politik luar negeri Indonesia di kancah Asean. Indonesia selama ini dikenal sebagai penengah atas konflik di negara yang terhimpun dalam ASEAN.

"Selama Indonesia dikenal penengah. Ketika kita berseteru, mereka juga prihatin. Dan mereka tidak ingin konflik ini mereduksi peran Indonesia ini," ujar Marty.

Marty menjelaskan, diplomasi pemerintah Indonesia dikenal dengan kebijakan luar negeri yang beralas rasio, tanggung jawab dengan tetap memegang prinsip. "Semua ini harus disalurkan jangan sampai merusak posisi selaku anggota di ASEAN. Apalagi, kita akan menjadi ketua ASEAN pada 2011," katanya.

Menyangkut pertemuan Joint Ministrial Commision (JMC) di Kinabalu, Malaysia, Marty menganggap, pertemuan di Kinabalu sebagai pertemuan bergilir dalam membahas hubungan kedua negara.

"Memang kita tidak ada tempat netral. Itu tidak ada dalam perjanjian," kata Marty seraya menegaskan, pemerintah Indonesia tidak mempermasalahkan pertemuan di Malaysia kendati tengah berseteru soal perbatasan.

"Kita tidak melihat permasalahan perundingan di Malaysia karena bisa menyuarakan kepentingan Indonesia sebaik mungkin. Ini sifatnya bergilir antara Indonesia dan Malaysia," paparnya.

Hal senada dikemukakan Menko Polhukam Djoko Suyanto. Pertemuan di Kinabalu sebagai hal yang wajar untuk menuntaskan permasalahan di perbatasan. "Kita ini ngeluruk ke sana. Kita datang ke situ," ujarnya.(*)