TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menolak ajakan semua pihak untuk memanggul senjata dan menumpahkan peluru mematikan ke negeri Jiran, Malaysia.

"Saya termasuk yang tidak setuju perang, itu terlalu emosional," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/9/2010).

Kebijakan perang, menurut mantan Sekjen PDI Perjuangan justru merugikan rakyat. "Peperangan tidak membawa manfaat bagi rakyat, mungkin membawa manfaat kepada pimpinan karena menjadi hero, dan terkenal," ucapnya.

Namun demikian, Pramono menyerahkan kebijakan penanganan perseteruan dengan pemerintah Malaysia di tangan SBY. "Kita beri kesempatan bagaimana sikap yang ditampilkan Presiden," tuturnya pesimistis SBY bakal bersikap tegas terhadap Malaysia. Hal ini merujuk pada sikap menteri-menteri bidang politik, hukum dan keamanan saat melakoni rapat kerja di komisi I DPR.

"Mendengar pendapat Menlu saat di komisi I, apa yang disampaikan normatif, betul-betul soft diplomasi yang selama ini dijalani pemerintah," kata Pramono. "Ini tidak salah, tapi dalam posisi tertentu kita memerlukan ketegasan seorang pemimpin ketika kedaulatan terganggu."

Menyangkut interpelasi, Pramono menyebut, hak Dewan di Senayan tersebut terus menggelinding. Beberapa fraksi terlihat membiarkan melakukan interpelasi. "PDI Perjuangan semata-mata karena ketidaktegasan pemerintah dalam mengambil sikap dengan Malaysia," imbuhnya.(*)