DPR Klarifikasi Calon Panglima TNI ke KPK dan Komnas HAM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI akan melakukan klarifikasi track record  calon Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono kepada KPK dan Komnas HAM, Rabu (22/9/2010).

Menurut Wakil Ketua DPR RI, Hayono Isman, klarifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Agus Suhartono tidak mempunyai masalah korupsi dan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). "Besok kita akan datang bersama pimpinan yang lain ke KPK dan Komnas HAM," kata Hayono saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (21/9/2010).

Menurutnya Komisi I DPR RI mencari mekanisme yang terbaik dalam memastikan pejabat negara yang akan diangkat terbebas dari masalah dimasa lalu. "Pejabat adalah panutan publik, apa lagi panglima TNI, TNI saat ini memegang kekuasaan bulat untuk melindungi masyarakat sipil, dan menjalankan amanat reformasi bahwa TNI berfungsi sebagai lembaga penguatan politik sipil,"paparnya.

Harapan wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini meminta supaya calon panglima TNI terpilih bisa melanjutkan reformasi ditubuh  TNI dan bisa lebih memperhatikan kesejahteaan prajurit di lapangan.

"Sebagai prajurit yang kerjanya mempertaruhkan nyawa, saya ingin mereka mendapatkan rumah, sekarang ini banyak punawirawan yang diusir dan tidak ada penghormatan sama sekali," paparnya.

Nama Agus Suhartono merupakan calon tungga yang diajukan presiden untuk menempati posisi Panglima TNI. Agus merupakan perwira tinggi dijajaran Angkatan Laut dan  beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).