TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI, menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meminta klarifikasi data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), calon Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, Rabu (22/9/2010).

Mereka diwakilkan oleh lima orang anggotanya, diantaranya, Tubagus Hasannudin (Fraksi PDI P), dan Haryono Isman (Fraksi Demokrat). Kepada wartawan, Tubagus mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh pihaknya ini merupakan bagian dari cek administrasi terhadap Agus, jelang proses fit and proper test yang akan diadakan pihaknya kepada Agus esok hari.

"Ini merupakan bagian cek administrasi, kita akan minta laporannya (LHKPN) hari ini," tutur Tubagus.

Dalam melakukan cek administrasi, terang Agus, pihaknya terbagi dalam dua tim. Tim pertama bertugas mengklarifikasi LHKPN milik Agus, sementara tim kedua mengklarifikasi catatan Agus di Komnas HAM.

Bila nantinya ditemukan sejumlah kejanggalan yang dilakukan Agus dari hasil klarifikasi tersebut, Tubagus menyatakan, pihaknya tidak akan ragu-ragu mengajukan penolakan terhadap Agus menjadi Panglima TNI.

"Kalau terjadi penyimpangan dan harus dipertanggungjawabkan di KPK, maka kita akan menolak, begitupula bila terjadi di Komnas HAM," katanya. Rencananya Komisi 1 akan melakukan fit and proper test terhadap Agus pada esok hari mulai pada pukul 10.00 Wib.