DPR Ingatkan Pemerintah Belanda

Laporan Wartawan Tribunnews.com : Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, mengecam keras tindakan RMS di Den Haag, Belanda dan mengatakan bahwa mereka jangan pernah merasa Amtenar (tuan besar).

Kegagalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Negeri Belanda disinyalir karena ada isu akan menangkap presiden Indonesia saat akan berkunjung ke Belanda.

"Kalau ternyata orang-orang Belanda tersebut memperkeruh suasana, saya meminta Presiden SBY dan membenarkan tidak usah pergi ke negeri yang sudah menjajah kita itu," kata Priyo saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa (5/10/2010).

Ia mengingatkan kepada Belanda terutama RMS yang saat ini berada di pengadilan HAM Den Haag supaya jangan merasa menjadi amtenar (tuan besar) yang merasa bahwa Indonesia merupakan bekas jajahannya sehingga memandang sepele.

"Kami memperingatkan Belanda serta RMS, bahkan ada kemungkinan ikhtiar, untuk menuntut Belanda di Mahkamah Internasional yang telah menjajah Indonesia selama 350 tahun," ungkapnya.

Ia pun mengungkapkan bahwa RMS pun sudah membunuh 40 ribu penduduk Indonesia, sehingga menurutnya hal tersebut bisa menjadi gugatan balik bagi mereka.

"Saya balik ingatkan bahwa pemerintah Belanda punya dosa besar, yang mengeruk keuntungan rempah-rempah dan korban nyawa, itu pun akan kita tuntut dipengadilan Den Haag, supaya dunia tahu bahwa mereka sudah berlaku kejam di tanah Indonesia," katanya.

Meskipun demikian, Priyo meminta kembali kepada pemerintah khususnya Menteri Luar Negeri Indonesia untuk mencek kembali, apakah sedramatis itukah pemberitaan di Belanda sampai kemudian dibatalkan.

Hal itu perlu diklarifikasi supaya tidak ada sesuatu yang mengancam sendi-sendi hubungan diplomatik luar negeri kita. "Peristiwa buruk dalam sejarah diplomasi kita, dengan adanya pembatalan itu," imbuhnya.

Menurut Priyo, Belanda itu kecil, sehingga tidak boleh terlalu angkuh. "Belanda tidak penting dalam urusan diplomasi Indonesia," tegasnya.

Ia pun mengharapkan pemerintah Indonesia jangan terlalu sensitif sebelum mengetahui secara pasti apa yang terjadi di Belanda.