TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM untuk Keadilan (JSKK), Suci menegaskan bahwa moralitas dan rekam jejak sangat penting sekali sebagai persyaratan pemberian gelar Pahlawan Nasional.

Terkait rencana pemberian gelar Pahlawan yang akan dialamtkan kepada mantan Presiden RI Soeharto oleh SBY, Suci mengatakan Soeharto tak pantas menerimanya. Pasalnya, Soeharto dinilai banyak memiliki kenangan pahit dimasa ia berkuasa dengan melakukan pelanggaran HAM berat.

"Memang ada kebaikannya tapi kejelekannya jauh lebih besar dan implikasinya sangat terasa bagi korban dan keluarga korban. Jadi apakah yang demikian layak untuk menerima sebagai Pahlawan Nasional," kata Suci di kantor Kontras, Senin (18/10/2010).

Kematian Soeharto dinilai hanya menggugurkan kewajibannya untuk mempertanggung jawabkan secara hukum. Namun disisi lain, ada kewajiban negara yang masih belum ditunaikan oleh Pemerintah diantaranya melakukan pengungkapan kebenaran (investigasi), penghukuman atas mereka yang terbukti bersalah dari proses investigasi tersebut.

"Kekebalan hukum di Indonesia masih kuat. Kejahatan kroni masih kuat disana. Ruhut Sitompul juga termasuk kroninya Soeharto pasti dia setuju, makanya dia tidak layak dimintai komentar," tandasnya.