SBY Bilang Demo di Istana Wajar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dipastikan Presiden SBY berada di dalam Istana Negara, meski ribuan massa melakukan aksi unjuk rasa meyambut satu tahun umur pemerintahan SBY-Boediono, Kamis (20/10/2010). Presiden tetap berkantor dan tetap melakukan rutinitas seperti biasa. Hal ini diungkapkan Juru Bicara Presiden SBY, Julian Pasha kepada wartawan di kompleks Istana Negara.

"Bapak presiden hari ini menjalankan pemerintahan dari istana negara. seperti yang kita ketahui memang beberapa agenda penting yang sedianya dilakukan,memang tidak dipublikasi keluar tidak diberitakan. yang jelas bapak presiden menjalankan aktivitas pemerintahan dari istana negara," kata Julian.

"Sesungguhnya cukup padat. Ada beberapa agenda. Namun sekali lagi saya tidak bisa sampaikan persisnya jadwal presiden hari ini. Yang pasti beliau berkantor  di Istana Negara," imbuhnya.

Presiden, kata Julian menganggap hal wajar aksi demontrasi yang dilakukan kelompok massa dari berbagai kalangan, persis di depan Istana Negara. Meski begitu, dipastikan Presiden tak akan melakukan dialog dengan para peserta aksi.

"Rencana aksi yang dipusatkan di Istana Negara sebagai suatu bentuk implementasi atau upaya dari sebagian kelompok masyarakat mengedepankan aspirasinya.  Itu tentu saja wajar dalam iklim demokratis. Kita tahu, yang disuarakan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara," paparnya.

Dirinya menjawab diplomatis terkait ketatnya penjagaan di sekitar kompleks Istana Negara, tempat presiden melakukan rutinitasnya. Ketatnya penjagaan, sampai-sampai media dilarang mengambil gambar di sekitar kompleks Kantor Presiden.

"Aksi demonstrasi ini bukan sesuatu yang rahasia. Tentunya, pihak keamanan melakukan tindakan antisipasi untuk menjamin proses aksi  berjalan tertib dan tidak menganggu kepentingan  masyarakat lebih luas. Seperti yang kita bisa lihat upaya antisipasi dilakukan sesuai dengan intruksi presiden agar tidak kontraproduktif, aksi demo kemudian menunjukan implikasi yang tidak kita harapkan," imbuhnya.

Julian kemudian balik bertanya saat dikatakan, aksi massa ini didasari upaya untuk menggulingkan pemerintah. Isu penggulingan ini, dikonfirmasi wartawan, dikatakan pertama kali dari pihak Istana Negara. Salah seorang wartawan kemudian menegaskan, isu penggulingan pertama kali dikatakan oleh Menko Perekonomian, Hatta Radjasa.

"Ini  yang ingin saya tanyakan juga. Tiba-tiba muncul wacana pengulingan ini, agak aneh dan berlebihan. Kami baca dari media, wacana pengulingan, tidak boleh dikatakan absur tapi tidak berdasar. Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan yang sah oleh satu pemilihan umum yang betul-betul pilihan rakyat tahun 2009 -2014," katanya.