TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menilai, wacana referendum merupakan jalan tengah atas mandegnya RUU Keistimewaan Yogyakarta. Bila RUU Keistimewaan Yogyakarta tak kunjung selesai, referendum bisa menjadi cara menyelesaikan masalah.

"Itu satu cara menyelesaikan masalah, kalau memang pemerintah ragu-ragu memutuskan," kata Anis Matta di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/12/2010).

Menurutnya, referendum menunjukkan keyakinan masyarakat Yogyakarta. "Saya bisa memahami, pernyataan presiden melukai masyarakat Yogyakarta," ucapnya. Dalam penelitiaan PKS setengah tahun terakhir, lanjut Anis, masyarakat Yogyakarta memilih penetapan.

"Yang dilihat sekarang memang benar, mereka menginginkan penetapan. Dan sebenarnya itu hak sejarah kepada Yogyakarta," imbuh Wakil Ketua DPR RI ini. "Tapi pernyataan presiden itu, apalagi Yogyakarta terkena musibah seperti ini."

Dia menambahkan, PKS sendiri sejak awal mendorong penetapan atas kepala daerah di Yogyakarta. PKS berkilah, hal tersebut sebagai hak sejarah bagi Yogyakarta.

"Kalau anda memberi keistimewaan ke Aceh, DKI Jakarta, Papua, kenapa wilayah yang pernah menjadi ibukota negara tidak diberikan ha k serupa. Itu hak sejarah Yogya, dan harus diakui," urainya seraya menyangkal, sikap tersebut bukan bentuk diskriminasi."Tidak ada, dan memang pro semua ke situ," sergahnya.