TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya permintaan referendum dari masyarakat Yogyakarta terkait wacana pembaruan di sistem pemerintahan daerah itu, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo tak lain sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah. Pun, ia yakin, tidak akan terjadi referendum.

"SBY sebenarnya tahu soal Yogyakarta. Saya kira referendum itu sindirin dari Sultan kepada SBY karena tidak pernah selesai melakukan tugasnya. Dugaan saya tidak akan terjadi referandum meskipun stiker dan spanduk di Yogyakarata banyak untuk meminta referandum," kata Ganjar, di Gedung DPR RI, Selasa (30/11/2010).

Ia tidak mau kasus Timor Timur tidak mau terulang, sehingga lepas dari NKRI. "Seperti Timor Timur, dia minta otsus, kearifan-kearifan. Pelajaran Timor Timur harus jadi perhatian pemerintah," ungkap Ganjar.

Ganjar menyebutkan, hampir semua fraksi di DPR, utamanya di Komisi II sepakat bahwa Yogyakarta tidak perlu diutak-atik lagi.

"Fraksi sepakat untuk mengikuti ketentuan lama tinggal pemerintah dan Partai Demokrat sendirian. Kalau membaca persepsi itu, kita mendukung seperti yang sudah ada. Jangan membuka peluang yang lain karena referandum itu akan diimajinasikan dengan yang lain. Jangan sampai terjadi seperti Timor Timur," kata Ganjar.