Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

DPR: SBY Tak Ada Niat Ubah Keistimewaan Yogyakarta

Penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait isu RUU Keistimewaan Yogyakarta, disambut baik Pimpinan DPR

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in DPR: SBY Tak Ada Niat Ubah Keistimewaan Yogyakarta
repro
Presiden SBY saat berpidato di Istana dengan iPad Apple 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait isu RUU Keistimewaan Yogyakarta, disambut baik Pimpinan DPR Taufik Kurniawan dan Priyo Budi Santoso sebagai hal yang melegakan.

"Pernyataan presiden sekaligus memproteksi keistimewaan Yogyakarta, karena jika nanti terjadi suksesi di Kesultanan Yogya, jangan sampai terjadi konflik yang merugikan rakyat Yogya," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, di DPR Jakarta, Kamis (2/12/2010).

Menurut Taufik, pernyataan presiden membuktikan tidak ada niat apapun untuk mengubah keistimewaan Yogyakarta. Presiden sudah bertindak tepat, karena tidak memutuskan sendiri soal keistimewaan Yogya dan sadar betul masalah itu belum diputuskan di DPR. 

"Saya harap dengan penjelasan ini kita bisa menghentikan perdebatan yang tidak perlu tentang keistimewaan Yogyakarta. Kita di DPR menunggu draft yang akan diajukan pemerintah untuk membahasnya bersama," katanya.

Menjawab mengenai berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi dengan rencana penetapan Sultan sebagai gubernur, kemungkinan Sultan mundur atau hal lainnya, Taufik mengatakan itu nantinya akan dibahas di pansus.

"Yang jelas saat ini semua mendukung Sultan ditetapkan sebagai gubernur," tegas Taufik Kurniawan.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku lega dengan penjelasan presiden. Penjelasan tersebut dapat menghilangkan ketersinggungan  masyarakat Yogyakarta dan suasana yang kini panas jadi dingin.

Menurut Priyo, penjelasan itu melegakan karena ternyata presiden punya pandangan yang sama dengan DPR untuk mempertahankan keistimewaan Yogyakarta. Dia berharap penjelasan presiden bisa menghilangkan kesalahpahaman rakyat Yogya.

Berita Rekomendasi

"Penjelasannya tentang istilah monarki berhadapan dengan demokrasi, juga cukup melegakan. Saya berharap, Mendagri harus menuangkannya dalam RUUK Yogya yang akan diserahkan ke DPR," tegas Priyo.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas