TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Munculnya polemik terkait keistimewaan Yogyakarta antara Presiden SBY dan Sultan Hamengkubuwono X dinilai merupakan kesalahan staf presiden.

"Hal itu muncul karena lemahnya pengetahuan kewibawaan para penasehatnya," ujar Aktivisi LSM Petisi 28, Adhie Massardi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (2/12/2010).

Menurut Adhie, kesalahan kebijakan Yudhoyono soal Yogyakarta, membuktikan pula bahwa lemahnya kemampuan seorang Presiden dalam memahami persoalan bangsanya, khususnya soal keistimewaan Yogyakarta.

Seorang pemimpin lanjut Adhie harus pula menguasai persoalan bangsanya minimal 60 persen. Sehingga hanya perlu tambahan informasi dari staf atau orang luar sekitar 40 persen. "Tapi menurut logika biasa, seseorang itu memang hanya perlu sentuhan luar sedikit saja untuk melakukan satu hal," tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, pada 26 November lalu, SBY menyatakan, tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi.

SBY lalu menjelaskan Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi, sehingga nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karenanya terkait penggodokan RUU Keistimewaan DIY, pemerintah akan memprosesnya bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan satu Undang-undang yang tepat.