Teknis Penggantian Sultan Akan Dibahas di DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi pernyataan presiden siang ini terkait pemerintahan di DI Yogyakarta, itu akan dibahas lebih lanjut RUU-nya di DPR termasuk pemilihan gubernur di provinsi tersebut.

Menurut wakil ketua DPR RI dari PAN, Taufik Kurniawan, pidato presiden sudah cukup tepat dan bisa menjelaskan secara pribadi mengaku asistensi dari nilai historikal di kesultanan Yogyakarta.

"Saya pikir tidak ada elemen yang tidak mengakui itu, konstribusi kesultanan sangat besar pada masa perjuangan bangsa kita. Apa yang diargumentasikan masyarakat, sah-sah saja," jelas Taufik saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Kamis (2/12/2010).

Tapi dengan klarifikasi tersebut, menurut Taufik makin jelas, tidak ada niatan apapun dari presiden, meluruskan kesimpangsiuran yang sebelumnya terlalu jauh.

"Kita di DPR belum bisa putuskan juga karena belum dibahas di sini. Apapun kita hargai dan akui kesultanan DIY nanti akan dibahas lebih lanjut teknikalnya melalui RUU," jelasnya.

Terkait soal monarki, menurut Taufik, itu cuplikan-cuplikan yang tidak utuh. Untuk pengaturan daerah khusus, menurut Taufik itu nanti akan dibahas di DPR. "Tadi jelas standing SBY sebagai pribadi dan sebagai kepala pemerintahan untuk menyelesaikan dengan menyerahkan kelanjutannya ke DPR. Ini jelas sekali," terangnya.

Menurutnya presiden justru ingin memproteksi kesultanan DIY, karena kalau ada suksesi jangan sampai terjadi kekisruhan yang tidak tercover, tapi ini porsi negara untuk melindunginya. Untuk teknis penggantian sultan itu juga akan dibahas di DPR. "Akan kita bahas nanti," imbuhnya.