"Hingga rapai kerja Kamis lalu dengan Menteri ESDM, pemerintah belum pernah secara resmi menyampaikan tentang pembatasan BBM. Pada posisi DPR, kami belum bisa tentukan sikap," tegasnya, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (11/12/2010).

Dia menilai terkait rencana pembansan BBM bersubsidi awal 2011, pemerintah ingin melakukan test the water. Dan langkah yang selama ini dilakukan pemerintah, agak di luar konstitusi.

"Ada hal yang mengusik, bahwa pola-pola penentuan kebijakan pemerintah agak di luar konstitusi. Menko Perekonomian, serta merta katan itu kebijakan pemerintah. Kebijakan BBM bersubsidi itu sendiri, pemerintah harus minta persetujuann ke DPR, itu yang kami sesalkan," jelasnya.

Melihat hal ini sendiri, Effendi Simbolon, menduga ada kepentingan asing. Dan apa yang terjadi dengan pelontaran ini ke publik, dirinya merasa itu adalah test the water yang coba dilakukan pemerintah.