TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tidak menggubris keputusan DPRD DI Yogyakarta yang memilih penetapan untuk posisi Gubernur. Pemerintah tetap bersikukuh gubernur DI Yogyakarta dipilih DPRD.

"(Sikap kita) Sudah jelas. Bahwa pemilihan melalui DPRD, bukan pemilu gubernur di daerah lain," ujar Gamawan disela-sela rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (13/12/2010).

Gamawan berkilah, pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta merupakan ranah pemerintah dengan parlemen di Senayan.

"Kita membuat UU, tentu bukan perda. Tidak ada mekanismenya dengan DPRD Kalau membuat UU dengan DPR, kalau buat perda memang dengan DPRD," katanya.

Mantan Gubernur Sumatera Barat ini menyebut, perbedaan pandangan fraksi di pusat dan daerah bisa saja berbeda. Namun demikian, untuk urusan berbagi pendapat, pandangan fraksi partai politik di daerah masih dimungkinkan.

"Kita lihat nanti, kan belum dibahas di DPR. Kita lihat pembahasannya," jelas Gamawan seraya mengatakan, pemilihan Gubernur DI Yogyakarta oleh DPRD sebagai buah pemikiran atas masukan berbagai pihak, maupun para pakar.

"Kalau usulan pemerintah dipilih DPR, alhamdulillah. Kalau tidak, ini menjadi sejarah. Yang pasti Pemerintah telah mengusulkan, jadi tidak ada masalah," imbuhnya. "Kita tidak pernah plin-plan, pemerintah konsisten."