TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dengan berakhirnya sidang paripurna DPRD di Yogyakarta dan rapat politik warganya yang tetap menginginkan agar Sri Sultan dan Paku Alam langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur, maka sebaiknya polemik soal tata cara penetapan pimpinan daerah propinsi DI Yogyakarta dapat diakhiri dengan tetap menpertahankan mekanisme penetapan.

"Persoalan Yogyakarta ini telah berlarut-larut dan makin tidak kondusif bagi upaya penetapan keseragaman tata cara penetapan kepala daerah. Sangat disayangkan pada akhirnya persoalan yang sejatinya dapat diselesaikan dengan tenang dan dialogis telah berjalan seolah tanpa kepastian," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti dalam pesan singkatnya kepada Tribunnews.com, Selasa(14/12/2010).

Menurut Ray, dengan adanya reaksi luas yang ditunjukkan oleh warga Yogya, sejatinya pemerintah menutup persoalan ini dengan bijak, yakni kembali mencanangkan penetapan Sri Sultan dan Paku Alam menjadi gubernur dan wakil gubernur di daerah Yogyakarta, tentunya dengan beberapa perbaikan yang semestinya berjalan dengan tuntutan itu misalnya karena tidak dipilih tetap langsung ditetapkan maka Sri Sultan dan Paku Alam bukan merupakan pengurus partai politik tertentu.

"Perlu juga mempertimbangkan apakah perlu tidaknya keberadaan DPRD propinsi mengingat bahwa jabatan pemerintahan bukan jabatan yang dipilih tetapi ditetapkan. Persoalan Yogya bukan saja telah berlarut-larut tetapi dapat menjadi pemicu perbincangan kedaerahan di Indonesia," jelasnya.

Pemerintah pusat lanjut Ray juga tak perlu merasa malu apalagi merasa kalah dari masyarakat yang jelas-jelas berbeda pandangan dengan sikap pemerintah. Sebab, seperti disebutkan Presiden SBY dalam Bali Democracy Forum, bahwa demokrasi bukan paksaan. (*)