TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Taufiq Kiemas menilai tidak ada persoalan pribadi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sri Sultan Hamengku Buwono X terkait  Keistimewaan Yogyakarta.  Oleh karena itu, usulan agar dirinya menjadi mediator dianggap tidak tepat.

"Aku rasa mereka tidak ada ribut. Aku jadi mediator kalau ada ribut, nah ini nggak ada ribut," kata Taufiq di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Rabu (15/12/2010).

Menurutnya, bila orang mengerti empat pilar negara , maka keributan tidak akan terjadi. "Tapi dua-duanya mesti menahan diri,  jadi secepat mungkin kalau itu sudah diteken presiden segera RUU tersebut dikirim ke DPR. Dan Sultan harus menertibkan refendum," jelas Taufiq.

Kiemas menegaskan tidak ada masalah personal antara dua tokoh negara tersebut.
"Masa masalah Pancasila dan nasional itu personal. Kalau misalnya NKRI yang bermasalah yang menang kan kaum fundamentalis. Kami masukan saja ke media supaya ini di dengar mereka berdua," ucapnya.

Menurutnya tidak ada perbedaan prinsip antara SBY dengan Sultan. Intinya yang penting saat ini draf RUU Keistimewaan Yogyakarta secepatnya dimasukan ke DPR RI. "Kita berdebat di sini lah. Kan terbuka untuk umum. Betul tidak?," ujarnya pada wartawan.

Menanggapi demonstrasi yang menginginkan Gubernur Yogya ditetapkan, Taufiq menganggap itu haknya warga Yogya. "Sebagai bagian NKRI kan Yogya juga (masuk), Sultan juga harus melarang adanya referendum merdeka itu," imbuhnya.

Meskipun demikian, menurut kader PDI Perjuangan ini, kalau misalnya ribut dirinya bersedia menjadi penengah. "Mendagri diam dulu. Belum diteken Presiden sudah ngomong. Gimana ini," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen PKB Lukman Edy meminta supaya Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR menjadi mediator konflik antara SBY dan Sultan. Menurut Lukman saat ini antara SBY dan Sultan bukan maslah bangsa lagi, tetapi ada permasalahan personal.